TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai opsi kebijakan pencabutan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diusulkan pemerintah melalui mekanisme dua harga tidak memuaskan pengusaha. Pengusaha meminta mekanisme kenaikan harga dilakukan melalui satu harga seperti yang diusulkan pada tahun lalu.

Hariyadi B. Sukamdani, Wakil ketua Bidang Moneter Fiskal dan Kebijakan Publik Kadin, menilai kebijakan BBM subsidi sangat terlambat dan cenderung setengah-setengah karena menggunakan mekanisme dua harga.

"Ini yang kita pertimbangkan, karena mestinya dicabut saja semuanya dan dananya dialihkan kepada pembangunan infrastruktur, kenapa mesti dua harga karena menyulitkan pengawasan," katanya di Jakarta, Rabu (17/4/2013).

Ia mengatakan subsidi BBM bisa dialihkan untuk mendukung pembangunan daerah. Diharapkan pemerataan pembangunan bisa dikontribusikan melalui alokasi APBN yang digunakan untuk membangun infrastruktur.

"Kalau pembangunan merata maka perekonomian bisa lebih baik, makanya kita selalu mendorong agar pencabutan subsidi BBM bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan digunakan untuk mendukung pembangunan daerah," katanya.