TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum telah memangkas anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni sebesar Rp 6,1 triliun. Dengan adanya pemangkasan anggaran, otomatis target pembangunan infrastruktur untuk berbagai proyek menjadi terhambat .

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan total anggaran yang dapat dipotong tanpa risiko yakni Rp 3,6 triliun.

“Yang aman itu hanya bisa dari sisa lelang Rp3,2 triliun, dana blokir Rp85,59 miliar, dan penyesuaian nilai kontrak tahun jamak Rp371,78 miliar," ujar Djoko Kirmanto Rabu(29/5/2013).

Sementara sisanya, yakni Rp2,48 triliun, lanjut Djoko, akan berdampak pada pengurangan capaian sasaran prioritas nasional dan atau permasalahan lainnya. Selain itu, volume dan output sasaran yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah (RKP) 2013 Perpres No. 54/2012 juga akan merosot.

“Seluruh direktorat akan mengalami pengurangan program sehingga akan ada beberapa proyek yang tertunda,” jelas Djoko.

Oleh karena itu, ke depan akan terjadi pergeseran pembebanan anggaran kontrak tahun jamak tahun anggaran 2013 ke tahun anggaran berikutnya, sehingga anggaran 2014 dan seterusnya akan semakin membesar.

“Banyak potensi mundurnya waktu pencapaian target, penyelesaian pekerjaan multi years dan potensi klaim penyedia jasa atas keterlambatan pembayaran prestasi pekerjaan,” katanya.

Inilah proyek-proyek yang dipangkas dan ditunda sampai mendapatkan anggaran yang memadai:

Infrastruktur Kawasan Pemukiman Perkotaaan berkurang 6 kawasan

Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan berkurang 8 kawasan

Infrastruktur drainase perkotaan berkurang 1 kab/kota

Infrastruktur Tempat Pemerosesan Akhir Sampah berkurang 2 kab/kota

SPAM di kawasan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) berkurang 26 kawasan

SPAM Perdesaaan berkurang 43 desa

SPAM Kwasan Khusus berkurang 7 kawasan
Sarana dan Prasarana Lingkugan Permukiman berkurang 2 kawasan