TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah melakukan pembahasan lanjutan terkait Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan mencari masukan dari HDB Singapura (Housing & Development Board) di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/5/2013).

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat Yoseph Umar Hadi, mengatakan dengan hadirnya HDB Singapura, pemerintah dapat mencari masukan untuk RUU Tapera.

"Bisa mencari masukan tentang bagaimana mekanisme penyediaan rumah, syarat-syarat bagi MBR dan kelembagaan serta sistem pengelolaan dana di Singapura”, ujarnya.

Lebih jauh lagi, Yoseph mengatakan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah terkait perumahan adalah masalah backlog yang mencapai 15 juta unit rumah. Untuk mengurangi backlog ini diperlukan berbagai undang-undang terkait mobilisasi pendanaan. Mobilisasi dana ini dapat dilakukan dengan cara gotong royong atau kontribusi dari semua masyarakat.

Sementara, kepemilikan rumah di Singapura ditangani oleh HDB yang berada di bawah Kementerian Pembangunan Nasional (Ministry Of National Development). HDB di Singapura memiliki kewenangan untuk membangun perumahan.

Untuk masyarakat berpenghasilan rendah di Singapura, HDB memiliki program rental flats (aparteman sewa) yang angkanya telah mencapai 6 persen dan Homeownership Flats (apartemen milik) mencapai 94 persen. Masyarakat yang ingin mendapatkan rumah dari HDB menggunakan dana untuk pembiayaan perumahan dari CPF (Central Provident Fund), kata Principal Associate HDB, Tan Kim Chewee.