TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Keberadaan dan kemampuan PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk memproduksi pesawat sudah diakui beberapa negara. Buktinya beberapa kontrak antara PT DI dan beberapa negara ASEAN dalam proses penuntasan.

"Kami memang terus mengupayakan dan mempromosikan produksi PT DI kepada beberapa negara," kata Direktur Utama PT DI, Budi Santoso, pada acara penyerahan 1 unit Helikopter Bell 412 EP, yang merupakan hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp 120 miliar kepada TNI AD di Hanggar Rotary Wing, PT Dirgantara Indonesia (Persero) KP II di Jalan Pajajaran No 154 Bandung, Sabtu (13/7/2013).

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) tahun ini memproyeksikan tiga kontrak kerja dengan 3 negara ASEAN. Ketiga negara tersebut adalah Filipina, Thailand, dan Malaysia.

Direktur Bidang Kualitas sekaligus Manager Komunikasi PT DI Sonny Saleh Ibrahim, mengatakan di antara ketiga proyeksi itu, kemungkinan besar yang segera terealisasi yaitu dengan Filipina. Pasalnya masih dalam proses tender.

"Proyeknya, pembuatan 2 unit CN 235 NPA, yang nilainya sekitar 31-33 juta Dollar Amerika Serikat (AS) per unit. Lalu 2 unit CN 295, yang nilainya sekitar 36 juta Dollar AS per unit," kata Sonny.

Sonny mengatakan Thailand pemesanan 2 CN 295. Dua pesawat CN 295 yang dipesan Thailand, menurut Sonny, peruntukannya bagi Thailand Royal Police. Negara itu, ujar Sonny, ingin memperkuat armada kepolisiannya.

Sedangkan negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia juga siap menjalin kerjasama dengan PT DI. Bentuknya yaitu modifikasi CN 235 sport menjadi CN 235 NPA. Nilai kontrak modifikasi itu sekitar 8-10 juta dolar AS per unit. Selain modifikasi, Malaysia pun siap memesan 3 unit CN 235 NPA.

Pada kesempatan sama, Menteri Pertahanan dan Keamanan, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan pihaknya berkewajiban untuk mendukung dan mempromosikan PT DI sebagai industri pesawat komersil yang juga bagian industri pertahanan negara ini.
Menurut Purnomo, industri pertahanan tidak cukup hanya bergantung pada pasar Kementerian Pertahanan dan Keamanan, TNI, dan Polri, tetapi perlu diversifikasi.

"Pemerintah siap mendukung industri pertahanan. Ini pun menjadi upaya memaksimalkan kemampuan lokal dalam memperkuat Alutsista (alat angkut sistem pertahanan)," katanya. (Erwin)