TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah seharusnya memaksimalkan peran Cikarang Dry Port, ketika Pelabuhan Tanjung Priok bermasalah dengan terjadinya penumpukan peti kemas.

Ajiph R Anwar, Ketua Forum Transportasi Laut Masyarakat Transportasi Indonesia (FTL-MTI), mengatakan seharusnya pemerintah mendukung penuh dry port dan tidak menyia-nyiakan semua fasilitas pendukung karena investasi yang dikeluarkan pihak swasta sangat besar.

"Cikarang dry port itu investasi nasional meski dikelola swasta. Jika tak dimaksimalkan jelas kerugian nasional," tegas Ajiph, Kamis (1/8/2013).

Ia menegaskan, alasan pemerintah yang menyebut tidak bisa mendistribusikan peti kemas ke Cikarang secara maksimal karena akses jalan macet, jelas tidak beralasan. Menurut Ajiph, masalah macet merupakan masalah klasik yang selalu dijadikan alasan pemerintah.

Ia menuturkan, pemerintah sebenarnya pernah memiliki rencana untuk membangun jalur khusus terintegrasi antara Pelabuhan Tanjung Priok menuju Karawang melalui jalur laut seperti yang sudah sukses dibangun di Tanjung Benoa, Bali. Ia yakin pemerintah bisa membangun jalur khusus layaknya jalan tol Tanjung Benoa di atas laut.

"Jalur khusus itu satu hal ideal dan mestinya bisa direalisasikan. Ketimbang membuka jalan tol baru di darat dimana pembebasan lahan sangat mahal. " katanya.

Jika jalur khusus seperti itu terwujud, penumpukan peti kemas tidak akan terjadi karena masing-masing pelabuhan termasuk Cikarang Dry Port juga menjadi maksimal lagi. "Dengan rencana membangun tol, tidak akan terkejar dan masalah akan terus terulang." tandasnya.

Di sisi lain, kesemrawutan peti kemas sekarang ini juga lantaran Pelindo dan Bea Cukai juga tidak efisien. Bea Cukai dan Pelindo memang bertugas untuk mengawal pendapatan negara dan menyeleksi barang masuk namun yang terjadi sekarang seperti memperlambat bukan mempercepat arus barang.

"Pelabuhan di luar sangat lancar, kenapa Pelindo tidak bisa. Misal Bea Cukai malah memperpendek jam kerja sehingga ada penumpukan, kini diperpanjang lagi," tegasnya.

Ajiph meminta bea cukai dan Pelindo juga membuka komunikasi lebih terbuka agar persoalan penumpukan peti kemas seperti sekarang ini tidak terulang.

"Mereka harus lebih efisien seperti yang dilakukan Cikarang. Pelindo tambah juga peralatan agar mempercepat, kemudian bea cukai membuka komunikasi dengan pihak luar terkait pengeluaran barang, jangan semua melalui jalur merah," ujarnya.