TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang diketuai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo, menargetkan akan meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan pada 816 pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan (PP/PPI).

Sharif selaku Ketua Pokja PKN, menjelaskan satu diantara lokasi program PKN adalah PPI Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat dengan wilayah Kecamatan Komodo, mencakup Desa Batu Cermin, Desa Goron Talo, Desa Labuan Bajo dan Desa Wae Kelambu.

Dikatakannya, tujuan program PKN adalah meningkatkan wirausaha dan pendapatan nelayan. Dengan kelompok sasarannya Rumah Tangga Miskin (RTS) nelayan di wilayah berbasis Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan. Dalam program PKN ini, terdapat beberapa program turunan.

Diantaranya, pembuatan Rumah Sangat Murah, pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan, skema kredit untuk UMK (Usaha Mikro Kecil) dan KUR. Disamping itu, PKN juga ditujukan untuk pembangunan SPBN/SPDN, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah, puskesmas, dan fasilitas bank rakyat.

"Program PKN ini sangat tepat, mengingat masih tingginya tingkat kemiskinan di wilayah pesisir yaitu sekitar 7,87 juta orang atau 25,14 persen dari jumlah penduduk miskin nasional," kata Sharif dalam rilisnya, Jumat (13/8/2013).

Idealnya, kata Sharif, pengembangan kawasan PKN harus ada keterkaitan dengan wilayah sekitarnya. Konsep keterkaitan antar wilayah ini bisa dilakukan melalui pendekatan yang diarahkan untuk membangun keterkaitan spasial antar subsistem rantai bisnis serta industri perikanan.

Keterkaitan tersebut dinilai dapat meningkatkan nilai tambah di kawasan PKN maupun wilayah sekitarnya, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, utamanya nelayan.

"Apabila program PKN direncanakan dan dilaksanakan dengan serius, lokasi program PKN bakal menjadi semakin berkembang karena berdirinya sentra-sentra industri perikanan maupun pusat-pusat perdagangan," tuturnya. 

Sharif menambahkan, keberhasilan program PKN tidak hanya ditentukan oleh kelompok anggota Pokja semata. Melainkan harus didukung kerjasama dan peran aktif Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang sangat besar pengaruhnya.

"Apalagi adanya komunikasi yang pro aktif dari para pemangku kepentingan akan sangat membantu dalam upaya mensukseskan program PKN. Demikian juga peran sektor swasta dan perbankan juga menjadi penentu keberhasilan program PKN bagi para nelayan," ucapnya.

"Pencanangan Program PKN di PPI Labuhan Bajo ini juga merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan Sail Komodo Tahun 2013, yang puncak acaranya akan dihadiri Presiden RI tanggal 14 Desember 2013 di Pantai Pede, Kabupaten Manggarai Barat," tandasnya.