TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa menjelaskan untuk mengadakan perumahan rakyat dan mengurangi backlog perumahan diperlukan penyediaan tanah dan sumber pembiayaan yang murah dan jangka panjang.

Dalam hal ini Suharso berharap pemimpin negara ini bisa menguasai tanah yang kemudian digunakan untuk pengadaan perumahaan bagi masyarakat. “Undang-undang mengatur itu tapi tergantung siapa presidennya,” ujar Suharso, Rabu (25/9/2013).

Suharso menilai belum ada keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan backlog (kurangnya daya beli rumah) perumahan dan pembangunan rumah untuk rakyat. Suharso pun menghimbau agar bisa membangun rumah murah diibutuhkan tanah yang murah dan lahan yang besar.

“Untuk tersedia rumah dengan harga murah, key faktornya adalah tanah untuk mendongkrak daya beli dan menjaga ketersediaan perumahan jangka panjang," ungkap Suharso

Suharso juga menegaskan kebijakan perumahan harus menjadi targeting policy untuk mengukur tingkat kesejahteraan melalui Indeks Keterjangkauan Hunian (IKH). Dalam hal ini IKH didasarkan pada 3 faktor yakni pendapatan rata-rata keluarga, harga rumah rata-rata standar 1 keluarga, dan pembiayaan yang terjangkau.

“Perlu ada koreksi bagi perencanaan kota untuk menempatkan kawasan hunian sebagai inti kota,” papar Suharso.