TRIBUNNEWS.COM, NUSA DUA - Dewan Energi Nasional memerediksi kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar 48 juta kiloliter tahun ini, berpotensi jebol.

Sebab, pemerintah baru saja mengesahkan komersialisasi mobil murah dan ramah lingkungan (LCGC). Mobil murah ini diprediksi bisa menggerus pemakaian BBM bersubsidi jenis premium.

Herman Darnel, anggota DEN mengatakan, sebetulnya kuota yang sudah ditetapkan pemerintah bergantung pada perilaku masyarakat.

Apalagi, kecenderungan masyarakat kita yang cukup konsumtif, dan keinginan masyarakat untuk membeli mobil murah sudah pasti tidak bisa dibendung.

"Ada yang belum bermobil ke bermobil, itu enggak bisa dilarang, karena bagian dari peningkatan taraf hidup atau sasuatu yang belum pernah dicoba sebelumnya. LCGC yang harus mengonsumsi pertamax juga bisa saja pakai premium," tutur Herman, Rabu (2/10/2013).

Menurut Herman, konsumsi BBM di Indonesia pasti bakal naik terus, karena rasio kendaraan bermotor masih jauh. Jumlah mobil saja belum sampai 10 persen dari jumlah sepeda motor.

Pemerintah dan Komisi VII DPR sepakat menetapkan asumsi volume bahan bakar minyak bersubsidi 48 juta kiloliter, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013.

Ini berarti ada penambahan kuota BBM bersubsidi 2 juta kiloliter. dibandingkan asumsi kuota BBM dalam APBN 2013.

Asumsi volume BBM bersubsidi dalam RAPBN-P 2013 ditetapkan 48 juta kiloliter, terdiri dari premium dan bioetanol 30,77 juta kiloliter, minyak tanah 1,2 juta kiloliter, serta solar dan biodiesel 16,03 juta kiloliter.

Ini berarti naik sekitar 2 juta kiloliter, dibandingkan volume BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kiloliter.

Sebagai perbandingan, realisasi konsumsi BBM bersubsidi pada 2012 sebanyak 45,07 juta kiloliter, atau meningkat 3,28 juta kiloliter.

Sedangkan kuota BBM bersubsidi dalam APBN 2013 sebanyak 46,01 juta kiloliter, atau hanya bertambah 1,06 juta kiloliter dibandingkan realisasi konsumsi BBM bersubsidi tahun lalu. (*)