TRIBUNNEWS.COM -- BADAN Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) genap setahun dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) . Putusan MK 13 November 2012, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menaungi BH Migas dinilai prokepentingan asing sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Rabu (13/11) lalu, mantan Kepala BP Migas Raden Priyono membeber fakta-fakta kebijakan BP Migas jusutru sangat antikepentingan asing.

Percobaan suap seperti yang terjadi pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lembaga bentukan pemerintah pengganti BP Migas, yang menyeret Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini diakui Priyono juga pernah terjadi pada lembaganya.

Meski tak merinci jumlah sogokan, Priyono menyebut, nilai percobaan suap yang ditawarkan tak kalah besar dari apa yang diperoleh KPK dalam operasi tangkap tangan KPK terhadap Rudi. Bedanya, sistem dan tingkat pengawasan pada lembaga yang ia pimpin sangat ketat, saat itu.

Tak cuma soal kontrol, Priyono menyebut pengalaman pribadi di dunia Migas selama 25 tahun membuatnya sangat menguasai pihak-pihak mana saja yang 'nakal'. Priyono tegas menyebut hal itu yang menjadi pembeda dirinya dan Rudi.

"Saya 25 tahun di oil and gas. Saya kenal semua pengusaha Migas. Mau yang genderuwo kek, mau yang tuyul, yang malaikat juga ada. Jadi kalau tak berhati-hati ya seperti Rudi Rubiandini ini. Dia tak mengenal dengan siapa sesungguhnya dia bicara," kata Priyono.

Begitu ketatnya kontrol yang dijalankan Priyono sampai-sampai ia mengaku sudah memiliki banyak musuh saat baru sebulan menjabat sebagai Kepala BP Migas. Hal ini rupanya diketahui Presiden SBY. Presiden lalu mengutus Menteri ESDM saat itu, Purnomo Yusgiantoro menanyai Priyono.

"Pak Purnomo mengatakan, presiden bertanya, 'Itu kenapa sih di Priyono banyak musuhnya? Banyak pengusaha nggak suka sama dia?' Saya bilang ke Pak Purnomo, 'tolong sampaikan ke Pak SBY, BP Migas itu urusannya tender Pak. Dan sayangnya tender itu yang menang cuma satu, jadi yang kalah itu jadi musuh saya," tuturnya.

Priyono menegaskan, permainan uang dalam dunia Migas sudah menjadi nature. Atas kondisi itulah ia mengaku sangat menjaga jarak kepada sejumlah pihak terutama mereka yang berkaitan langsung dengan tender migas, perusahaan kontraktor production sharing (KPS), contohnya.

Sulitnya akses ke Priyono membuat para perusahaan nakal mencoba berbagai cara, termasuk memakai jasa deal maker alias makelar. Hal itu, pernah dilakoni Petronas Caligari yang memakai Non Saputri alias Bunda Putri terkait proyek penyaluran gas ke PLN di lapangan Kepodang, Blok Muria, Jepara, Jawa Tengah.

Cerita Priyono mengungkap, dunia permakelaran menjadi ladang bisnis baru bagi sejumlah pihak yang memiliki akses ke berbagai pejabat dan instansi strategis di Indonesia. Itu dikabarkan terjadi bukan hanya di dunia migas. Priyono mengaku terkejut atas apa yang ditunjukkan seorang temannya.

"Saya punya teman, seorang pria pengusaha. Dia tunjukkan semacam buku begitu, yang berisi  daftar harga pejabat yang ingin ditemui. Saya sendiri dihargai Rp 100 juta," kata Priyono.

Priyono melanjutkan, ada aturan main para deal maker untuk para kliennya. Pada pertemuan pertama, sang klien tidak boleh sama sekali membicarakan soal bisnis. Pertemuan harus membicarakan hal-hal ringan agar sang pejabat lebih mengenal sang klien.

"Itu pun sudah dicharge lho. Biasanya dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya, baru membicarakan bisnis. Nilai (jasa)-nya pun berbeda. Bila sudah ada deal, nilai (jasa) biasanya si deal maker juga menyertakan permintaan saham di perusahaan klien," tutur Priyono.

Ia juga bercerita sejumlah trik yang biasa ia pakai untuk menghalau percobaan suap. Tak cuma soal memasang orang-orang KPK dan banyak CCTV di lingkungan kerja BP Migas, ia juga punya trik unik menolak suap.