TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekjen PPP M Romahurmuziy melihat keanehan ketika Menteri ESDM, Jero Wacik menyatakan ketidaktahuan atas langkah strategis korporasi Pertamina menaikkan harga elpiji 12 Kg, mengingat dirjen-dirjennya menjabat komisaris di pertamina.

“Kalaupun Pertamina berlindung pada "unsur kerugian negara" adalah tidak tepat karena Pertamina 5 tahun terakhir membukukan keuntungan sebagai korporasi. Pertamina mencatatkan laba bersih terbesar dalam sejarah pada 2012 sebesar Rp 25,89 triliun. BUMN itu bukan hanya mencari untung, tapi dia ada fungsi pelayanan hajat orang banyak. Jangan membandingkannya an sich dengan swasta murni,” ujar Romahurmuziy yang kerap disapa Romi ketika dihubungi, Minggu (5/1/2014).

Romi mengatakan meski kenaikan harga LPG 12 kg sebagai barang nonsubsidi adalah sepenuhnya kewenangan Pertamina sebagai korporasi, namun kebijakan kenaikan harga gas Elpiji 12 kg akan berdampak pada migrasi besar-besaran ke LPG 3 kg, bagi pengguna LPG 12 kg yang merasa tidak mampu. Akibatnya LPG 3 kg yang biasanya hanya digunakan masyarakat ekonomi lemah akan mengalami kenaikan.

“Kalau terjadi migrasi ini secara besar-besaran dan itu pasti akan terjadi kalau keputusan kenaikan Elpiji 3 kg terus dilakukan maka itu akan menambah signifikan besaran subsidi gas dalam APBN,” ujar Romahurmuziy.

Dampak ini yang nampaknya tidak dipertimbangkan Pertamina sebelum mengambil putusan soal harga elpiji 12 kg, sehingga Pertamina tidak bisa bersikap seolah negara dalam negara hanya atas dasar formalitas diberikannya kewenangan soal itu oleh Peraturan Menteri.

Romi menilai Pertamina nampaknya tidak mempertimbangkan kenaikan harga gas 3 kg sebagai dampak ikutan dari dimulainya migrasi pengguna gas 12 kg ke 3 kg yang membuat gas 3 kg menjadi langka dan naik harganya.

”Di Indramayu sekarang LPG 3kg sudah Rp 25rb/tabung dari Rp 17rb/tabung, langka pula barangnya. Untuk itu PPP meminta penundaan kenaikan harga LPG 12 kg sampai dengan adanya perhitungan dampak migrasi ke 3kg,” katanya.