TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebijakan  hilirisasi mineral melengkapi penguasaan rantai pasok industri nasional sehingga industri nasional memiliki struktur industri logam yang kuat. Kelengkapan rantai pasokan tersebut mempercepat proses industrialisasi.

"Pemerintah akan mengalami penurunan penerimaan pajak dan royalti akibat program hilirisasi yang melarang ekspor mineral mentah dalam tiga  tahun mendatang sekitar Rp 60 triliun hingga Rp 100 triliun," kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Mineral (IRESS) Marwan Batubara di Jakarta, Senin (7/4/2014).

Namun, katakannya kekurangan penerimaan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan ribuan triliun rupiah yang memberikan  manfaat langsung dan tidak langsung yang akan diterima sejak 2017.

"Dalam 3 tahun mendatang akan diperoleh FDI sekitar Rp 300 triliun untuk pembangunan smelter di berbagai lokasi di Indonesia," katanya.

Disebutkan jika  kebijakan hilirisasi ini ditunda, selain Indonesia kehilangan potensi peningkatan nilai tambah Rp 268 triliun  dalam periode 2017-2023, industri nasional bakal terus tertinggal.

"Berbagai efek multiplikasi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pun tak terwujud. Ini yang harus kita hindari,” tegas dia.(Eko Sutriyanto)