TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pengusaha harap-harap cemas terhadap perkembangan politik saat ini. Tidak adanya pemenang mayoritas pada pemilu legislatif 9 April lalu, membuat presiden terpilih tidak leluasa mengambil tindakan. Presiden harus pertimbangkan kepentingan multipartai. Namun demikian, kalangan dunia usaha berharap presiden memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi waktu terkuras mengurusi politik.

Demikian disarikan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani, dan Ketua Apindo Sofjan Wanandi. Mereka diminta tanggapan secara terpisah Selasa (15/4/2014).

Suryo Bambang Sulistia mengaku puas atas pencalonan tiga bakal kandidat presiden dari tiga partai politik yang meraup suara terbanyak dari pemilu kemarin. Latar belakang para calon presiden ada kesamaan. Joko Widodo dari PDI Perjuangan, Abu Rizal Bakrie dari Golkar dan Prabowo Subianto dari Gerindra, mempunyai latar belakang yang sama yakni pernah sebagai pengusaha.

"Siapa pun Presidennya, mereka bertiga mempunyai latar belakang bisnis," kata Suryo, politisi Partai Golkar.

Suryo berharap setelah salah satu dari tiga calon itu terpilih menjadi pemimpin negara, pada Pemilihan Presiden 9 Juli mendatang, iklim investasi kiranya lebih baik. Dengan begitu investor bisa membantu pemerintah memajukan perekonomian nasional. "Yang penting tetap mementingkan suatu iklim usaha yang kondusif menarik bagi investasi," kata Suryo yang mengaku ketua umum Kadin merah putih.

Harapan senada disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani. Menurutnya fokus mengurus negara harus menjadi tugas utama dan pertama dijalankan presiden terpilih mendatang. Ketika terpilih presiden terpilih, dia tidak lagi sibuk mengurusi persoalan-persoalan partainya.

Presiden terpilih pun harus berani mengambil keputusan dalam memilih anggota kabinet bukan berdasarkan bagi-bagi kekuasaan partai politik pengusung. Presiden terpilih sebaiknya berpikir dan menempatkan banyak tokoh profesional untuk mendukungnya mengerjakan tugas negara dan menyejahterakan rakyat.

"Kita perlu capres-cawapres yang bisa kerja sama. Siap melepaskan baju partai dan berani pilih menteri yang profesional," kata Franky Sibarani kepada TRIBUNnews.com.

Apalagi, menurut Ketua Bidang Perdagangan Apindo ini, tantangan yang dirasakan dunia bisnis dan pelaku usaha akan lebih kompleks. Lebih berat. Misalnya, masalah-masalah hukum dan kepastian hukum, tidak sinkronnya pemerintah pusat dan daerah, banyak aturan yang tumpang tindih dan masing-masing jalan sendiri.

Belum lagi, birokrasi yang panjang dan tidak efektif dalam pelayanan publik, permasalahan defisit perdagangan, defisit energy dan defisit keuangan negara, Infrastruktur, dan lainnya.
Karena itu, diharapkan pemerintahan yang baru nantinya mampu mengatasi masalah-masalah yang dinilai pelaku usaha sangat menghambat laju industri di Indonesia.

"Dapat mengatasi masalah-masalah birokrasi, kepastian hukum, urusan pusat-daerah, dan masalah ekonomi, defisit perdagangan, energy dan keuangan," tuturnya.

Selain itu presiden, harus terbuka, komunikatif, tapi juga tegas. Berani tidak populis dan ada keberpihakan pada Pelaku usaha nasional. Serta mengutamakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Energi lebih optimal untuk kebutuhan dalam negeri.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku sudah muak mendengar para pejabat yang membahas masalah politik. Pemerintah dan pejabat negara lebih baik membuka lapangan kerja daripada membahas politik terus.

"Jangan bicara politik, karena masyarakat perlu lebih banyak lapangan pekerjaan," ujar Sofjan, di Hotel Four Season.

Sofjan percaya pemerintah di kabinet selanjutnya bisa menggerakkan perekonomian lebih maksimal. Bahkan Sofjan yakin ekonomi negara bisa tumbuh 8 sampai 10 persen pada tahun mendatang. "Pastinya pemerintahan baru bisa membangun perekonomian lebih baik daripada yang lama," kata Sofjan.

Sofjan mengimbau kepada para 'perebut kekuasaan' negara agar cepat mencarikan solusi untuk negara. Karena rakyat lebih membutuhkan perhatian dari pemerintah daripada memikirkan politik dan koalisi partai yang dibahas saat ini.

"Para partai politik perlu cepat memutuskan, seharusnya semua memikirkan rakyatnya bukan mikirkan koalisinya," papar Sofjan.

Sofjan menambahkan saat ini pengusaha sedang menunggu kebijakan ekonomi dari koalisi. Pengusaha tak ingin mengambil tindakan dan membela salah satu partai politik yang maju sebagai capres. "Kami (pengusaha) usulkan setelah koalisi, kita tahu pasti terlalu pagi," kata Sofjan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PAN, Teguh Juwarno menilai agenda utama pemerintahan baru mendatang mengelola sumber daya alam (SDA) secara lebih adil dan berpihak kepada kepentingan dalam negeri.

Renegosiasi kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan minyak dan gas bumi, menurut politisi muda Partai Amanat Nasional (PAN), adalah salah satu langkah yang harus dilakukan Presiden terpilih pengganti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Salah satu agenda melakukan pengelolaan SDA yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan dalam negeri. Renegosiasi adalah salah satu langkah yang harus dilakukan," ungkap Teguh.

Kepemimpinan nasional juga harus fokus pada tujuan menyejahterakan masyarakat. Aspek Ekonomi harus menjadi prioritas. Untuk itu diperlukan prasyarat adanya kondisi sosial politik yang stabil lima tahun mendatang. (tribunnews/mal/faj/rif)