TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat energi Sofyano Zakaria menilai ada muatan politik dalam usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN) mencaplok anak usaha PT Pertamina (Persero), yaitu PT Pertagas. Menurut Sofyano, Menteri BUMN Dahlan Iskan membuat keputusan merger kedua perusahaan BUMN itu untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

"Apakah ini merupakan salah satu deal politik untuk kursi Capres atau Cawapres?" ujar Sofyano, Minggu (11/5/2014).

Sofyano berpendapat rencana tersebut yang pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan strategis. Jika merger Pertagas dan BUMN dijalankan saat ini berarti melanggar arahan Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono.

"Arahan Presiden dilanggar untuk tidak membuat keputusan strategis yang berdampak besar bagi negara dan masyarakat," ungkap Sofyano.

Sofyano menambahkan, harus dilihat juga perkembangan sektor migas saat ini karena masih banyak praktik merger. "Terlepas dari tanda tanya besar yang belum terjawab tersebut, ada baiknya kita lihat praktik-praktik industri migas dunia," papar Sofyano.