TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bank Indonesia mewaspadai dampak kenaikan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).  Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan, setidaknya terdapat dua pilihan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dikurangi.

"Alternatif yang ada kalau tambahan penerimaan mungkin sulit, tambah utang juga tidak terlalu baik. Yang ada adalah pemotongan belanja negara atau mengurangi subsidi BBM dan subsidi listrik," kata Agus di Jakarta, Jumat (23/5/2014).

Agus memandang subsidi energi mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Agar defisit anggaran tak bengkak, lanjut dia, pilihannya adalah belanja negara harus dikurangi. Sebab, bila mengandalkan tambahan penerimaan dipandangnya cukup sulit.

"Persoalannya mampu atau tidak belanja dikurangi? Kalau tidak bisa, perlu ada penyikapan lain supaya fiskal tetap berkesinambungan. Ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah yang baik. Supaya nanti tidak tahu-tahu di akhir tahun defisitnya besar," papar mantan Menteri Keuangan ini.

Seperti diberitakan, pemerintah dalam RAPBN-Perubahan 2014 telah menetapkan pagu belanja subsidi BBM sebesar Rp 285 triliun atau naik Rp 74,3 triliun dari pagu yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 210,7 triliun.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, sebagai upaya untuk menekan belanja subsidi BBM, pemerintah sedang mempertimbangkan seluruh opsi untuk mengendalikan belanja subsidi, dengan tidak memberatkan anggaran belanja secara keseluruhan.

"Kita menyadari semua opsi harus dibuka, tapi dua bulan lagi pemilu, opsi kita harus dilihat dari konteks itu," katanya.