TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina memperkirakan total konsumsi elpiji pada tahun ini mencapai 6,1 juta ton, naik 9,1% dibandingkan realiasasi tahun lalu yang sebanyak 5,59 juta ton. Dari jumlah itu sebanyak 5,01 juta ton elpiji kemasan 3 kg dan 1,09 juta ton elpiji non subsidi (12 kg dan 50 kg).

Senior Vice President Non Fuel Marketing Pertamina, Taryono mengatakan, sejak program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg diberlakukan hingga 2013, pertumbuhan konsumsi elpiji mencapai rata-rata 24% per tahun. Konsumsi elpiji 3 kg naik dari semula 0,55 juta ton pada 2008 menjadi 4,39 juta ton pada 2013. Di sisi lain, penjualan elpiji non subsidi relatif stabil di level sekitar 1,1-1,2 juta ton per tahun.

Pertamina memproyeksikan konsumsi elpiji akan terus menunjukkan tren peningkatan rata-rata  6% per tahun. Selain dipicu oleh peningkatan jumlah konsumsi elpiji 3 kg oleh masyarakat seiring dengan pertumbuhan jumlah keluarga, Pertamina akan terus menggenjot penjualan elpiji non subsidi dari semula  1,1 juta ton menjadi sekitar 1,3-1,4 juta ton dalam lima tahun mendatang.

Hal ini sejalan dengan pertumbuhan konsumsi di sektor komersial dan industri, serta sektor rumah tangga kelas menengah atas yang menjadi target pasar elpiji non subsidi. Target itu seiring dengan penyesuaian harga elpiji 12 kg non subsidi yang telah mencapai harga keekonomian.

Untuk memastikan penyaluran elpiji 3 kg bersubsidi tepat sasaran, Pertamina berinisiatif untuk menjalankan sistem monitoring elpiji 3 kg berbasis teknologi informasi yang dikenal dengan sebutan SIMOL3K. “Dengan sistem ini, maka pangkalan akan dibekali dengan log book yang berisi identitas konsumen dan volume pembeliannya," katanya.

Pangkalan elpiji 3 kg akan mencatat secara manual untuk kemudian diinput ke dalam sistem SIMOL3K. Dengan sistem ini, maka tingkat kebutuhan dan konsumsi elpiji 3 kg di suatu wilayah dapat tercatat dan dimonitor dengan baik. Kondisi ini tentunya akan sangat bermanfaat dalam perencanaan dan pengawasan sehingga penggunaan elpiji 3kg akan semakin tepat sasaran.

Sistem monitoring ini, lanjut Taryono, telah berjalan secara bertahap sejak akhir Desember 2013 dan ditargetkan digunakan diseluruh Indonesia secara resmi pada Agustus 2014. (Petrus Dabu)