Laporan Wartawan Tribunnews.com, Arif Wicaksono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) Wahyu Trenggono  menyatakan banyak transaksi surat utang (obligasi) di Indonesia yang berlangsung tidak wajar. Menyusul ada beberapa transaksi obligasi di pasar sekunder melebihi harga di pasaran.

Sebagai contoh, pada bulan tertentu harga obligasi berada pada angka 45. Namun dalam bulan yang sama dijual di harga 60. Padahal harga rata-rata yang seharusnya menjadi patokan instrumen dalam perdagangan obligasi.

"Ini yang dibilang tidak wajar. Karena harga obligasi dijual lebih mahal dibandingkan harga seharusnya yang melihat historisnya," ujar Wahyu kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (14/7/2014).

Wahyu mengungkapkan kejadian ini dikarenakan suatu transaksi memang terjadi jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak antara penjual dengan pembeli. Dan satu pihak tidak memahami harga yang seharusnya diberikan terhadap obligasi tersebut.

Menurut Wahyu, akibat transaksi tak wajar ini akan merugikan secara material salah satu pihak yang melakukan transaksi tersebut. Selain itu, dampaknya juga akan meluas pada instrumen investasi lain seperti reksa dana yang memasukkan obligasi sebagai portofolionya.

"Kalau dinaikkan maka NAB reksadana bisa menaik, padahal tidak sesuai fundamental. Padahal salah satu ada yang dirugikan, satu lagi ada yang diuntungkan," jelasnya.

Wahyu menjelaskan, saat ini BPEI juga melakukan prosedur yang memastikan daftar harga yang disajikan merupakan harga yang sesuai sehingga bisa dijadikan acuan bagi masyarakat.

"Kami mengumpulkan harga dari semua pasar. Apakah itu lelang, broker atau saham. Setelah semua data diperoleh, kemudian kami lakukan penyaringan mana harga yang paling realistis. Setelah disaring, kami menentukan harga berdasarkan historisnya," jelasnya.