TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak penjualan BBM bersubsidi dibatasi, banyak SPBU mengalami kekurangan pasokan. Hal itu membuat banyak pengguna kendaraan beralih ke SPBU swasta selain Pertamina.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (persero) Ali Mundakir memaparkan bahwa dalam dunia bisnis SPBU hal itu bisa terjadi. Karena kebijakan tersebut adalah milik pemerintah dan UU, pengusaha SPBU yang tergabung dalam Hiswana Migas harus menerima hal tersebut.

"Dalam bisnis pasti ada resiko," ujar Ali kepada Tribunnews.com di gedung DPR RI, Senin (25/8/2014).

Ali menyarankan kepada pengusaha SPBU agar memberi masukan dan keluhan kepada pemerintah. Pertamina mengaku tak bisa menyalahkan pihak pemerintah, karena hanya menjalankan tugasnya sebagai penyalur.

"Teman-teman (pengusaha SPBU)menyampaikan pengambil kebijakan pemerintah termasuk kuota pemerintah dan DPR," jelas Ali.

Ali juga memaklumi kondisi tersebut, pasalnya terjadi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaannya kuota BBM bersubsidi tidak ditambah oleh DPR yang seharusnya 48 juta kiloliter, tahun ini hanya 46 juta kiloliter.

"Trend konsumsi meningkat justru tahun ini turun, padahal jumlah ekonomi meningkat pasokan BBM turun," papar Ali.