TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Hadi Purnomo, mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) harus dicabut oleh pemerintahan 2014 yang akan dipimpin oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Dia mengatakan subsidi harus dicabut secara perlahan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membeli BBM dengan harga keekonomisan.

"Dicabut perlahan misalkan setiap tiga bulan sekali, ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hidup masyarakat," kata Hadi ketika ditemui di Kantor Bank Indonesia (BI), jakarta, Selasa (26/08/2014).

Hadi mengatakan kebijakan ini merupakan harga mati. Pemerintah bisa mengalihkan pencabutan subsidi ini dengan mengalihkannya ke biaya sosial seperti pembangunan sarana transportasi darat dan serta sejumlah fasilitas lainnya.

"Jadi intinya memberikan subsidi ke bidang lainnya yang berhubungan langsung dengan rakyat, jangan ke subsidi BBM yang tidak langsung dengan rakyat," katanya.