TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana kenaikan harga BBM kembali mencuat ke permukaan jelang transisi dari Pemerintahan SBY ke Pemerintahan Joko Widodo.

Pasalnya, fiskal APBN 2015 tidak memberikan ruang gerak kepada Presiden terpilih, Jokowi-JK untuk melaksanakan program-program kerakyatan.

Demikian disampaikan Peneliti IndoStrategi Andar Nubowo kepada pers di Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Menurut Andar, rencana menaikkan harga BBM, sebagaimana disampaikan Jokowi dalam beberapa kesempatan sebenarnya tidak bisa hanya dibebankan kepada Presiden terpilih 2014-2019.

Melainkan sebenarnya merupakan bukti kegagalan SBY dalam melakukan terobosan dan reformasi dalam sektor energi.

"Saya memandang SBY gagal dalam menerapkan korversi dari BBM ke gas. Infrastruktur tidak disiapkan dengan baik, sehingga kita mempunyai ketergantungan terhadap BBM sangat besar.

Faktor inilah yang kemudian sangat membebani postur APBN 2015," ucap Andar.

Di samping itu, kata Andar, SBY juga gagal dalam mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM, sebagaimana APBN-P 2014. Di mana, komsumsi BBM melebihi batas maksimal yang tertera dalam undang-undang.

"Isu BBM ini dapat menjadi isu politik yang liar, yang dapat mengganggu awal pemerintahan Jokowi-JK.

Karenanya, SBY mesti duduk bersama Jokowi mencari jalan keluar terbaik dalam soal kenaikan harga BBM," ujar Andar.