TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan SBY disayangkan kurang cekatan mengantisipasi kelangkaan BBM akibat kegagalan memprediksi serta menyiapkan anggaran yang cukup untuk memasok BBM bersubsidi ke masyarakat.

Peneliti dari Populis Institute, David K. Alka, menjelaskan bahwa kelangkaan BBM makin tidak terhindarkan di sejumlah daerah akibat telatnya pemasokan BBM dan rencana pemerintah mematok komsumsi BBM hingga akhir tahun.

Hal tersebut juga terkait dengan fakta berlebihnya komsumsi BBM dari batas maksimal yang ditetapkan oleh pagu APBN-P 2014.

"Sangat disayangkan, SBY tidak bisa mengantisipasi gejala kelangkaan BBM ini. Mestinya SBY bisa mengambil langkah-langkah antisipatif, sehingga tidak terjadi antrean panjang di sejumlah daerah.

Kelangkaan BBM ini dapat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, yang dapat menyebabkan inflasi," jelas David di Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Maka dari itu, lanjutnya, kelangkaan BBM dapat mengganggu transisi pemerintahan jelang pelantikan Presiden terpilih, Jokowi pada 20 Oktober nanti.

Menurutnya, SBY mesti mengambil langkah-langkah serius untuk menyelesaikan masalah kelangkaan BBM, termasuk memperlancar pemasokan BBM.

"Sudah saatnya SBY mengambil langkah menaikkan harga BBM, sehingga ada kepastian perihal ketersediaan dan kepastian harga BBM," tegas David.

Di samping itu, lanjutnya, langkah SBY tersebut akan mempermulus transisi pemerintahan, sehingga Jokowi dalam melaksanakan program-program kerakyatan mempunyai anggaran yang cukup dalam APBN 2015.