Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai PDI Perjuangan tidak ingin disalahkan saat Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai memerintah.

Hal itu terkait desakan kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga  bahan bakar minyak (BBM).

"Sepertinya PDIP tidak ingin disalahkan masyarakat saat Jokowi-JK memimpin negara ini," kata Ketua DPP PAN Taslim Chaniago di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (27/8/2014).

Taslim mengingatakan PDIP selalu menolak keras kenaikan harga BBM. Padahal, bila harga BBM sudah dinaikkan sejak dulu maka saat ini tidak perlu PDIP berdebat kembali persoalan yang sama.

"Karena pada waktu yang lalu itu, kenaikan BBM ditekan agar tidak naik dua kali," ujarnya.

Ia mengingatkan bila pemerintah menaikkan BBM harus diingat kompensasinya untuk masyarakat miskin.

"Seperti adanya bantuan tunai atau lainnya, jangan sampai nanti BBM naik masyarakat miskin makin sulit maka pemerintah ke depan (Jokowi-JK) pasti juga akan kesulitan," kata Anggota Komisi III itu.

Taslim mengingatkan agar PDIP tidak hanya meminta kenaikan BBM karena harus menghitung resiko.

"Saya kira kenaikan BBM ini lebih tepat dilakukan pada pemerintahan mendatang.

Karena setidaknya pemerintahan mendatang lebih memiliki kesiapan dengan segala kemungkinan bagaimana mengatasinya. Jadi sudah terencana, tidak mendadak seperti ini tanpa rencana," jelasnya.