Seknas Jokowi Sudutkan Pemerintahan SBY Potensi Kenaikan Harga BBM
Presidium Sekretaris Nasional Jokowi, Muhammad Yamin, menuding rencana kenaikan harga BBM bersubsidi kesalahan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Achmad Rafiq
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presidium Sekretaris Nasional Jokowi, Muhammad Yamin, menuding rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi karena kesalahan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"SBY tidak mengantisipasi soal kenaikan harga BBM. Padahal kejadian ini terjadi sejak pemerintahannya," ucap Yamin saat ditemui Tribunnews.com di Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat (29/8/2014) sore.
Menurut Yamin, SBY harus bertanggungjawab atas ketidakstabilan harga BBM bersubsidi tersebut. Sehingga harga BBM yang tidak stabil dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang tergantung dengan BBM.
"Seperti pengalihan kebutuhan BBM beralih ke gas, tapi tidak pernah ada kebijakan serius untuk hal ini. Padahal, penggunaan BBM sebenarnya bisa dihemat," terang Yamin.
Pemerintahan SBY juga dinilai tidak serius dalam mengeluarkan kebijakan terkait kelangkaan kuota subsidi BBM dan kestabilan harganya, termasuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM.
"Pengelolaan anggaran yang tidak baik selama kepemimpinan SBY dapat membebani pemerintahan ke depannya. Sehingga pemerintahan yang baru, harus menanggung permasalahan yang belum terselesaikan pada pemerintahan SBY," tandasnya.
