TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin menyarankan kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebaiknya dilakukan secara bertahap.

Kebijakan ini untuk mengantisipasi dampak tidak langsung yang diprediksi lebih besar dibanding dampak langsung kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada inflasi pada harga barang-barang lain.

"Kalau harga BBM naik maka dampak tidak langsung itu cukup besar. Kalau harga BBM naik maka perusahaan transportasi juga akan menaikkan harga karena ini bagian dari ongkos produksi,"ujar Suryamin di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2014) siang

Suryamin menilai dampak tidak langsung ini bisa mempengaruhi banyak sektor. Kenaikan harga BBM ini secara tidak langsung bisa dipengaruhi oleh ketersediaan barang, dan faktor cuaca yang mempengaruhi produksi berkurang.

Ia menuturkan kenaikan harga BBM ini harus dipertimbangkan pemerintah. Satu pertimbangan yang harus diperhatikan terkait pendapatan masyarakat yang secara langsung juga harus meningkat.

Peningkatan pendapatan masyarakat ini akan mengantisipasi peningkatan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Alasannya komoditas barang-barang yang akan dikonsumsi akan naik sehingga diperlukan peningkatan pendapatan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Dampak tidak langsung itu cukup besar dibanding dampak langsung kenaikan harga BBM. Ini bisa 1 sampe 2 kali dari dampak langsung karena ia akan menyerembet ke seluruh bagian,"jelasnya.

Lebih lanjut Suryamin mengusulkan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM harus didukung dengan upaya-upaya pemberian bantuan sosial pada masyarakat kelas bawah. Kebijakan untuk menaikkan harga BBM tersebut ia serahkan kepada pemerintah untuk menentukan besarannya.

"Kenaikan harga BBM itu tergantung pemerintah yang akan menaikkan, apakah Rp, 500, 1.000, atau 1.500 itu tergantung. Lebih baik dilakukan secara bertahap,"kata Suryamin.