TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nusron Wahid, mantan kader Partai Golkar yang didapuk sebagai penasihat pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK), mengatakan bahwa untuk menyelamatkan keuangan negara maka sudah seharusnya subsidi BBM segera dikurangi. Kata dia akan lebih baik bila pengurangan subsidi BBM tersebut dilakukan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Kepada wartawan usai menemui JK di kediamannya di Jalan Brawijaya nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/9/2014), Nusron yang juga membantu persiapan pemerintahan Jokowi - JK ini mengingatkan bahwa jatah BBM tahun 2014 sebanyak 46 juta kilo liter terancam habis sebelum bulan Desember. Pembatasan BBM pun membuat kepanikan di masyarakat, sehingga membuat antrian di SPBU.

"Kalau harganya disesuaikan masyarakat jadi berhemat, jadi tidak sembarangan naik mobil cuma untuk beli rokok," katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sudah menegaskan bahwa di akhir masa jabatannya ia tidak akan menaikkan harga BBM, karena menurutnya hal itu akan membuat masyarakat semakin terbebani, karena masyarakat menurutnya sudah cukup terbebani dengan masalah inflasi dan kenaikan tarif listrik pada 2013 lalu. Sehingga kenaikkan hargaa BBM itu baru bisa direalisikan setelah 20 Oktober, setelah pasangan Jokowi - JK dilantik.

Nusron mengatakan semakin ditunda kenaikan harga BBM, maka potensi pemerintah menyelamatkan uang negara akan semakin kecil. Ia mengaku belum selesai melakukan simulasi soal kenaikkan harga BBM, namun ia menegaskan bahwa seharusnya BBM dinaikan segera. Ia pun heran SBY menolak mengambil kebijakan tersebut.

"BBM lebih cepat dinaikan itu lebih bagus, Sehingga kalau dinaikan lebih cepat, akan mengurangi defisit transaksi kita. Makin molor kenaikan, itu akan menaikan defisit transaksi," terangnya.

Jika Jokowi - JK benar-benar serius ingin menaikkan harga BBM, menurutnya pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat bahwa uang hasil pengalihan subsidi itu dialihkan ke hal-hal yang produktif. Hal itu menurutnya penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

"Pemerintah harus konsisten, sebelum naikkan BBM, juga harus memberikan bukti nyata tentang program produktif, seperti pemberian kredit mikro, kemudian bantuan siswa miskin," tandasnya.