TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, (JK), kembali menegaskan bahwa subsidi BBM yang mencapai Rp 300 Triliun tiap tahunnya harus dikurangi, untuk dialihkan ke sektor-sektor yang lebih produktif seperti pembangunan jalan, sekolah mau pun rumah sakit.

Dalam pemaparannya di acara Rembug Nasional Percepatan Pembangunan Untuk Indonesia Maju "Menata Kembali Tata Kelola Kebijakan Migas," di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2014), JK menyebutkan bahwa selama ini subsidi diberikan justru ke masyarakat yang mampu, yakni para pengendara mobil.

"Kita kasih bensin murah untuk orang kaya, karena itu harus subsidi dialihkan, tidak ada cara lain untuk menormalkan keadaan ekonomi bangsa," katanya.

JK mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi, mulai pemasangan sticker yang menurutnya dapat dengan mudah di copot, hingga pemberantasan penyeludupan BBM ke luar negri yang menurutnya tidak efektif.

"Orang bilang sepuluh kali (menyelundupkan), dua kali ditangkap, masih untung," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa penyeludupan bisa terjadi karena murahnya BBM bersubsidi di Indonesia, dan selama hal itu masih dipertahankan maka penyeludupan masih akan terjadi. Sayangnya pemerintah selama ini memilih untuk terus menggelontorkan uang demi subsidi BBM yang terbukti tidal tepat sasaran.

"Sama seperti penyakit, demam kasih kompres terus, infeksi itu harus diobati bukan di kompres saja," ujarnya.

Untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi selain menyesuaikan harga, JK menyebut Indonesia harus memanfaatkan gas karena Indonesia memiliki cadangan yang berlebih. Selain itu perlu juga dibangun penyulingan minyak mentah, untuk memangkas proses produksi dan memberantas praktik mafia migas.