Pemerintahan Jokowi Harus Hati-hati Kelola Migas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo harus berhati-hati dalam menata kembali tata kelola minyak dan gas bumi. Hal itu diperlukan agar pengelolaan migas menjadi lebih baik.

"Pemerintah harus memperhatikan tata kelola migas dengan baik. Jika salah mengelola maka pada 2018 Indonesia akan menjadi importir BBM terbesar di dunia," kata Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Gde Pradnyana dalam seminar tentang Tata Kelola Migas di Universitas Moestopo Jakarta, Kamis (18/9/2014).

Dikatakan Gde, produksi minyak di Riau dilakukan sejak tahun 1966. Lapangan Minas mengalami peak produksi pada tahun 1977 dan lapangan Turi tahun 1995. Setelah itu hingga saat ini produksi minyak terus menurun. Bahkan cadangan minyak di lapangan Cepu pun tinggal tiga hingga empat tahun lagi.

Saat ini kebutuhan BBM itu 1,4 juta bpd. Produksi minyak nasional 830.000 bpd, diolah di kilang domestik 650.000 bpd, impor minyak mentah 350.000 bpd plus 400.000 bpd. Kemudian pertumbuhan konsumsi delapan persen per tahun, dan penurunan produksi minimum lima persen per tahun.

Direktur Eksekutif LKP Moestopo, Didik Triana, menyatakan bahwa diskusi seperti itu diperlukan untuk mengawal keseriusan pemerintah memberantas mafia migas dan mewujudkan alternatif energi pengganti. (dod)