GP Ansor: Pemerintah Jangan Ragu Realokasi Subsidi BBM
"Inilah kondisi kita saat ini. Sepahit apapun harus diambil keputusan (naik) BBM, dan harus dihadapi dan dijelaskan apa adanya kepada masyarakat."
Editor: Hasanudin Aco
Sejauh ini , kata Mirza, BI sudah menkaji dua skenario terkait pengendalian subsidi BBM. Pertama, Jika Pemerintahan Jokowi tidak menaikkan harga BBM pada tahun 2014, maka laju inflasi berada pada level 5,32 persen.
Kedua, jika pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM pada tahun 2014 sebesar Rp 3.000/liter maka laju inflasi berada pada level 9 persen. BI menghitung, setiap kenaikan BBM Rp 1.000/liter mempengaruhi inflasi sebesar 1,5 persen.
"Inflasi harus dikenadalikan karena kalau naik jauh lebih tinggi dari kenaikan pendapatan masayarakat, berarti secara riil pendapatan masyarakat turun," ujarnya.
Kenaikan harga BBM sendiri menurutnya dibutuhkan untuk menjaga defisit transaksi berjalan. Sekedar informasi, uang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk impor BBM sebesar Rp37 - Rp42 triliun setiap bulannya.
Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI telah menyepakati besaran anggaran subsidi BBM sebesar Rp 246,46 triliun dalam RAPBN-P 2014. Angka besaran subsidi yang disepakati itu tercatat naik sekitar Rp 35,2 triliun dari besaran alokasi subsidi BBM dalam APBN 2014 yang tercatat mencapai Rp 210,73 triliun.
Membengkaknya anggaran untuk subsidi BBM semakin diperparah dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap USD yang sudah menyentuh level 12.000/USD. Pasalnya, setiap pembayaran untuk impor BBM harus menggunakan USD dimana pemerintah harus membayar melalui devisa negara.
"Nah, impor BBM ini kita harus bayar dengan devisa. Karena kita harus bayar pake dolar, bukan rupiah," sambungnya.
Sementara itu, Pengusaha dan CEO Bosowa Group Erwin Aksa mengatakan, di mata pengusaha subsidi BBM saat ini sudah tidak wajar.Tingginya subsidi BBM yang mencapai Rp 400 triliun membuat ruang fiskal semakin sempit, sehingga tidak ada ruang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur.
Apalagi sebagian besar yang menikmati subsidi BBM adalah kelas menengah bukan masyarakat kurang mampu." Pemerintahan baru harus berani mengambil terobosan yaitu naikkan harga BBM," serunya.
Erwin mengatakan pengusaha meminta agar pemerintahan baru menaikkan harga BBM, kenaikan subsidinya Rp 1.000/liter. Kenaikan subsidi BBM harus diikuti dengan program kompensasi bagi masyarakat kurang mampu."Jangan sampai kenaikan harga BBM tidak diikuti program kompensasi," tandasnya.
