TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan tidak ingin gegabah membekukan Pertamina Trading Limited (Petral) begitu saja. Sebab, pembekuan Petral harus berdasarkan kalkulasi yang komprehensif.

"Saya belum mengerti. Sekali lagi perlu dicek di lapangan dan kalkulasi yang betul," ujar Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (24/9/2014).

Hingga saat ini Jokowi belum menerima rekomendasi dari Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla mengenai pembekuan Petral.

"Belum sampai ke saya. Saya enggak tahu. Jika dibekukan apa itu efisien? Ya itu kan saya belum mengerti. Karena setahu saya yang namanya Petral itu trading company, yang dipunyai Pertamina yang berada di Hong Kong dan Singapura. Apakah perusahaan ini yang jadikan harga tidak efisien itu tidak tahu," tutur Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Deputi Tim Transisi Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Hasto Kristiyanto, mengatakan pihaknya kini tengah mengkaji gagasan pembekuan sementara anak perusahaan PT Pertamina yakni Pertamina Trading Limited (Petral) yang bergerak di bidang broker minyak untuk Pertamina.

Kepada wartawan di Rumah Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2014), Hasto mengatakan gagasan tersebut awalnya dimunculkan salah seorang tokoh perminyakan yang namanya tidak disebutkan.

Pada usulan yang diterima tim transisi, diketahui peran pemerintah acapkali dikalahkan kepentingan-kepentingan politik.
Salah satu modusnya adalah menggunakan broker. "Itu akar persoalan di sektor energi, yang menjadi salah satu persoalan dalam mencapai target di bidang energi," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan pihaknya masih memerlukan audit efektivitas Petral, dan apakah keberadaannya selama ini menguntungkan negara. Dengan pembekuan sementara Petral, pemerintah juga bisa memulai transaksi pembelian BBM langsung ke negara produsen tanpa harus diintervensi makelar.

Hasto mengatakan hasil pengkajian soal gagasan pembekuan sementara Petral akan diserahkan ke Jokowi-JK, kemudian keduanya akan memutuskan apakah usulan tersebut akan diterima atau justru akan ditolak. "Ini masih usulan, nanti yang memutuskan itu Jokowi-JK," ujarnya.

Hasto dalam kesempatan itu juga menyebutkan salah satu cita-cita dari pemerintahan Jokowi-JK adalah pemberangusan mafia migas. Praktik permafiaan tersebut kata dia telah menyebabkan selama ini industri migas tidak semaju negara-negara lain yang pasokan migas nya jauh lebih sedikit.

Hasto yang juga merupakan Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu juga mengaku yakin tanpa Petral, Indonesia masih bisa memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.