Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2014, total kredit 26 BPD seluruh Indonesia mencapai Rp 286,45 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 192,88 triliun atau 67,33% adalah kredit konsumsi.

Sementara kredit produktif yakni kredit modal kerja sebesar Rp 60,58 triliun dan kredit investasi hanyalah sebesar Rp 32,99 triliun. Lalu, kredit modal kerja dan kredit investasi, masing-masing hanya 21,14% dan 11,51% dari total kredit. Kondisi ini tak beda jauh dengan periode yang sama pada tahun lalu.

Indikator ketiga adalah peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat. Untuk itu, BPD harus memiliki program standardisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Disertai dengan perluasan jaringan kantor untuk mendukung terwujudnya sistem keuangan yang inklusif (financial inclusion) dengan meningkatkan akses seluas-luasnya ke masyarakat setempat melalui penciptaan produk dan jasa yang semakin variatif dan unggul.

Namun faktor ini diakui oleh Novi Kaligis, Direktur Pemasaran Bank Sulut, masih menjadi kelemahan. Sampai kini banyak BPD mengalami kekurangan SDM handal terutama untuk memitigasi risiko dalam penyaluran kredit produktif, terutama kredit mikro.

"Oleh sebab itu, tahun ini Bank Sulut telah melakukan pelatihan terhadap account officer Bank Sulut sebanyak 70 orang,” kata Novi.

Training tersebut meliputi analisis profil risiko secara komprehensif, teknik pendampingan di lapangan bagi debitur usaha, serta bagaimana melakukan monitoring secara efektif. "Mudah-mudahan mulai Januari 2015, hasilnya mulai bisa running untuk genjot kredit produktif kita," pungkas Novie.

Jumlah jaringan kantor milik BPD juga masih minim dibandingkan jumlah jaringan kantor bank umum di semua kategori. Berdasarkan data OJK per Juli 2014, saat ini jumlah kantor bank umum seluruh kategori di Indonesia mencapai 19.224 kantor. Dari jumlah tersebut, jumlah kantor BPD hanyalah 2.203 kantor atau hanya 11,45% dari total seluruh kantor bank umum.

Saling caplok

Memiliki modal yang kuat menjadi sangat penting bagi BPD. Apalagi ketika diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPD tak hanya bersaing dengan bank umum lokal, tapi juga bank asing.

Sejumlah BPD yang memiliki modal “lebih” pun mencari cara agar bisa bertahan dari gempuran persaingan. Salah satunya Bank DKI. BPD milik Pemprov DKI Jakarta ini tengah mengincar BPD lain dengan modal inti di bawah Rp 1 triliun. Kabarnya, Bank DKI sudah membidik BPD Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk dibeli.

Eko Budiwiyono, Direktur Utama Bank DKI mengatakan, ambisi  pembelian BPD lain sudah dibahas dengan pemegang saham, yakni Pemprov DKI. Pada 2015 nanti, Pemprov DKI bakal menyuntikkan dana segar senilai Rp 3 triliun.

Tapi, dana itu ditujukan untuk menambah modal agar Bank DKI bisa naik kelas ke BUKU III di tahun depan.  Saat ini, modal disetor Bank DKI sekitar Rp 2,93 triliun atau masuk kategori BUKU II.

Aksi serupa juga menjadi agenda Bank Jatim dan Bank Jawa Barat dan Banten (BJB). Ferdian Satyagraha, Manajer Hubungan Investor Bank Jatim, mengatakan, manajemen tengah mendata kinerja BPD lain untuk membentuk aliansi strategis alias konsolidasi.