TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat ekonomi Faisal Basri, menuturkan bahwa  keberadaan Menteri Kordinator Perekonomian tidak terlalu dibutuhkan bagi pemerintahan.

Dia menyarankan agar posisi tersebut dibubarkan karena dianggap tidak bersinggungan dengan kepentingan langsung dalam pengelolaan pemerintahan.

"Posisi tersebut lebih baik dibubarkan karena tidak efisien, alangkah baiknya jika presiden langsung memantau karena sudah menjadi tugas presiden," kata Faisal di Jakarta, Rabu (15/10/2014)

Dia mengatakan bahwa tidak ada negara lain yang memakai posisi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Bahkan negara besar seperti Tiongkok saja tidak memasang posisi tersebut.

"Presiden dipilih melalui kordinasi menteri-menteri, zaman Bung Karno juga gak ada menteri kordinator perekonomian, jadi sebenarnya kita tidak perlu posisi menko," katanya.