TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA), Carmelita Hartoto, mengatakan semua pihak harus mendukung gagasan maritim yang dicanangkan pemerintahan baru.

Kendati demikian, dunia pelayaran masih menunggu gagasan riil Jokowi-JK untuk mengembalikan kejayaan maritim nasional itu akan seperti apa. Sebagai rujukan, sebelum scrapping policy 1984, kapal-kapal nasional merajai angkutan domestik bahkan hampir 80 persen angkutan ekspor-impor diangkut kapal nasional.

"Sejak scrapping policy, kapal nasional terpuruk, bahkan pada 2005, 45 persen muatan domestik dikuasai asing dan 95 persen ekspor impor diangkut kapal luar negeri," katanya kepada Tribunnews.com, Selasa (21/10/2014).

INSA juga ingin menjemput kejayaan pelayaran nasional seperti sebelum adanya scrapping policy itu. Pada 2005, INSA mengklaim telah berjuang mengambil pangsa pasar domestik dengan dukungan pemerintah melalui program asas cabotage. Hasilnya saat ini 99,2 persen muatan domestik sudah diangkut kapal nasional.

Selanjutnya INSA juga membawa program beyond cabotage atas angkutan ekspor dan impor. Tujuannya agar muatan luar negeri Indonesia dapat dimanfaatkan oleh pelayaran nasional, tetapi ini belum memperoleh kebijakan yang dibutuhkan dari pemerintah.

Carmelita berharap, Pemerintah Jokowi-JK dapat melaksanakan program beyond cabotage dengan memberikan insentif fiskal dan moneter yang setara sebagai negara lainnya kepada pelayaran.

"Serta mengubah term of trade ekspor dari FOB (free on board,red) menjadi CIF (Cost Insurance and Freight, red) dan impor dari CIF menjadi FOB. Jika ini bisa dilaksanakan, dalam 5 tahun ke depan, separuh dari angkutan luar Indonesia bisa diangkut kapal nasional," tegasnya.

Pemerintahan baru juga diharapkan dapat merampungkan Peraturan Pemerintah (PP) sea and coast guard dan segera membentuk badan tunggal coast guard guna mengakhiri tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut. Sejak 2008, PP ini tidak selesai dibahas karena adanya ego sektoral.

"Juga selesaikan ratifikasi arrest of ship agar pembiayaan di bidang pelayaran makin aman," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah baru berjanji akan mengembalikan kejayaan Indonesia di laut. Presiden Joko Widodo mengajak semua kalangan untuk bekerja keras mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim. Berbagai kalangan berharap, cita-cita itu segera direalisasikan.

”Kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif yang bisa ikut menyumbangkan keluhuran bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk,” kata Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikan di MPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/10/2014).

Ia menambahkan, kini saatnya Indonesia mengembalikan semuanya sehingga ”Jalesveva Jayamahe” (Di Laut Kita Jaya) sebagai semboyan nenek moyang agar kembali membahana.