TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan logistik telah mengintai dan akan diperburuh oleh kenaikan harga BBM bersubsidi yang rencananya dilakukan Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) mengatakan, paling tidak ada tiga masalah pokok yang dihadapi mereka selain kenaikan tarif angkutan.

"Kondisi infrastruktur dan fasilitas pelayanan logistik yang tidak memadai yang berdampak terhadap waktu transportasi dan produktivitas armada," ujarnya.

Sebagai contoh, menurutnya, produktivitas armada antara Cikarang - Pelabuhan Tanjung Priok saat ini sangat rendah, terutama karena kemacetan dan antrean. Armada hanya bisa mencapai 14-20 trip/bulan, jadi kurang dari 1 trip/hari. Dengan jarak Cikarang - Pelabuhan Tanjung Priok hanya sekitar 40 km, seharusnya produktivitas armada bisa 2-3 trip/hari.

Masalah kedua, kondisi sarana transportasi, terutama truk. Sebagian besar truk yang beroperasi saat ini memang berumur tua, sehingga produktivitasnya rendah dan biaya pemeliharaan (maintenance) tinggi. Diperlukan biaya peremajaan yang tinggi.

Misalnya, jumlah truk yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok dan berumur lebih dari 10 tahun sekitar 12.000 armada. Dengan kebutuhan dana peremajaan truk sebesar Rp 1 miliar/unit, maka untuk jumlah tersebut diperlukan dana peremajaan sebesar Rp 12 triliun.

Selain itu, kenaikan harga BBM bakal menciptakan ekonomi biaya tinggi, terutama karena berbagai pungutan, baik resmi maupun tidak resmi. Pungutan bisa terjadi dalam proses birokrasi maupun di lapangan.