TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) nampaknya tidak akan mengalami kemajuan lebih lanjut. Pasalnya, program pembangunan JSS tidak sesuai dengan misi presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun tol laut.

"Saya pikir dari awal itu sudah dibahaskan, karena itu (JSS) tidak sesuai dengan fungsi tol lautnya presiden," ujar Menteri Koordinator Perekonomian, Sofyan Djalil, di JCC Senayan, Rabu (5/11/2014).

Sofyan mengungkapkan megaproyek JSS harus mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabinet saat ini, namun fokus pemerintah saat ini hanya membangun tol laut. "Kemudian tanpa dukungan pemerintah, projek tersebut tidak akan jalan," ungkap Sofjan.

Program JSS juga dinilai bisa menghasilkan keuntungan yang besar untuk negara. Namun biaya yang digelontorkan juga sangat besar, karena bukan hanya jembatan saja yang dibangun. "Return investment dari JSS juga bisa sangat besar," papar Sofyan.

Proyek JSS menelan dana hingga Rp 200 triliun. Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak cukup menguntungkan bila hanya berupa jalan bebas hambatan menghubungkan Pulau Sumatera dan Jawa. Dari hitung-hitungan awal, megaproyek ini baru bisa balik modal dalam kurun 30 tahun.