Jokowi Curhat Dioper-oper Birokrasi Pemerintah SBY Saat Bangun MRT
Pada saat itu Jokowi yang ingin membangun Mass Rapid Transit (MRT) harus melalui birokrasi yang terlalu banyak
Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sering dilempar-lempar antara Kementerian satu ke Kementerian lain. Pada saat itu Jokowi yang ingin membangun Mass Rapid Transit (MRT) harus melalui birokrasi yang terlalu banyak.
"Dari menteri ini pindah ke menteri lain lagi ngurus MRT," ujar Jokowi di Kompas 100 CEO, Jumat (7/11/2014).
Selama mengurus perizinan dan pembangunan MRT, Jokowi harus bertemu enam menteri. Dengan kerja keras, tidak sampai satu tahun ground breaking MRT sudah bisa dilaksanakan.
"Mau berapa menteri? Ada enam, alhamdulilah nggak ada tujuh bulan selesai sudah langsung bisa dimulai MRT," ungkap Jokowi.
Jokowi membayangkan jika pada saat menjabat sebagai Gubernur tidak turun ke lapangan sendiri, proyek MRT akan mangkrak. Jokowi menilai proyek transportasi publik itu bisa berhenti selama 26 tahun lamanya.
"Kalau saya hanya suruh kepala dinas, ngurus nggak ketemu menteri, mungkin 26 tahun nggak dimulai MRT, ruwet banget," jelas Jokowi.
