TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Serikat Pekerja PT Inalum (Persero) menolak rencana Inalum yang berencana memasok listrik 300 megawatt kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Padahal pasokan tersebut diambil dari produksi PT Inalum, yang rencananya bakal diberikan kepada masyarakat di Sumatera Utara yang masih kekurangan.

"Ini sudah melanggar janji dan tidak sesui dengan kepentingan masyarakat Sumut," kata Ketua Serikat Pekerja Inalum, Ridwan, Senin (10/11/2014).

Ridwan berharap pemerintah meninjau ulang tentang untung-ruginya yang dampaknya lebih kepada kelangsungan operasi Inalum. Hal tersebut akan mempunyai dampak yang luas bagi kelangsungan operasi Inalum khususnya dan mitra kerja serta masyarakat sekitar.

Di samping itu, Ridwan menjelaskan krisis listrik di Sumatera Utara sudah lebih dari 10 tahun. Tapi usaha nyata dari PLN mengatasi hal ini terkesan tidak serius.

"Ironisnya, pasokan yang diperintahkan oleh pemerintah kepada PLN oleh Inalum pasti akan berdampak merugikan, tidak hanya kepada perusahaan namun juga akan berdampak kepada karyawan, mitra kerja dan masyarakat," ungkap Ridwan.

Ridwan berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam pengambilan keputusan terhadap masalah ini. Pasalnya keputusan PLN saat ini dinilai mementingkan kepentingan kelompok.

“Bangsa ini harus melihat ke depan, jangan hanya mementingkan kepentingan kelompok saja, harus dipikirkan kepentingan rakyat Sumut," jelas Ridwan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PLN akan mendapatkan pasokan listrik dari PT Inalum sebesar 300 Megawatt (Mw). Jumlah itu separuh dari yang dibutuhkan oleh PLN untuk menutup kekurangan pasokan listrik di Sumatera Utara.

Menurut Pamudji, Dirut PLN, pasokan listrik dari Inalum akan dialokasikan untuk pelanggan baru seperti hotel dan pabrik. Namun, kata dia, masih terjadi defisit listrik 200 Mw di Sumatera. "Akan kami cari pasokan untuk menutupi sisa defisitnya," kata Pamudji. Kebutuhan untuk pelanggan baru di Sumatera diperkirakan mencapai 500 Mw.

‎