TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) berharap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla meneruskan program kendaraan bermotor ramah lingkungan dan harga terjangkau (KBH2) atau LCGC.

Menurut Ketua Gaikindo Sudirman M Rusdi, LCGC menopang penjualan kendaraan bermotor secara nasional. Jika program ini dihapuskan, Sudirman memastikan penjualan kendaraan bermotor akan berkurang.

"Jadi kami inginnya lanjut terus seperti ini. Karena seperti saya katakan tadi, tahun ini penjualan 1,2 juta unit di dalamnya 13,7 persen itu LCGC. kalau tidak ada LCGC penjualan akan berkurang pada saat itu ditopang itu," kata Sudirman di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (12/11/2014).

Kendati demikian, Gaikindo tidak menyinggung masalah LCGC ini. Sudirman menilai LCGC yang hemat bahan bakar itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan kendaraan lainnya. Kendaraan LCGC, kata dia, bisa hemat bahan bakar sekitar 20 kilometer/liter.

Selain itu, LCGC bebas pajak barang mewah dan menjadi keuntungan bagi pihak konsumen. "Pajak barang mewahnya 10 persen menjadi 0 persen, dan yang menikmati pajak 0 persen itu konsumen bukan produsen," ujar dia.

Sementara itu, pihak produser justru lebih sulit memproduksi LCGC dibandingkan dengan kendaraan biasa. Pihak produsen dibebani beberapa kewajiban, yakni membuat sejumlah komponen kendaraan di dalam negeri.

"Fuel consumption berapa, turning radius berapa, ground clearance berapa, dan kendaraan tersebut harus dibuat di dalam negeri. Tingkat kandungan dalam negerinya bukan hanya secara persentase, tapi pendalaman kepada jenis komponennya itu, lebih berat sebetulnya dibandingkan kendaraan yang tidak diatur," papar Sudirman.(Icha Rastika)