TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk jenis solar dan bensin, masing-masing Rp 2.000 per liter. Menyusul kebijakan yang mendapat sejumlah penolakan tersebut, para menteri ekonomi Kabinet Kerja nampaknya mulai kembali bergairah menjalankan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo ditemui usai rapat koordinasi, menerangkan, pemerintah akan kembali mempromosikan program konversi BBM ke BBG.

Indroyono mengatakan, penggunaan gas selain lebih bersih, juga lebih hemat. Para sopir bajaj pun banyak yang menggunakan gas, meski infrastruktur SPBG masih menjadi pekerjaan rumah. “Iya sih (program lama). Tapi sekarang coba dibuat semangat, supaya kita mau bekerja. Kita mengarahnya ke sana,” ucap Indroyono, Kamis (20/11/2014).

Lebih lanjut dia menuturkan, pembangunan SPBG saat ini banyak dilakukan oleh perusahaan gas negara, PT PGN (Persero). Untuk memicu pembangunan SPBG, dia bilang, tahun depan pemerintah akan memberikan dorongan berupa insentif.

Sementara itu, ditanya mengenai alat konversi yang menempel pada kendaraan bermotor atau konverter kit, Indroyono belum bisa merinci insentif seperti apa agar program konversi BBM ke BBG berjalan. “Nanti dicari insentif supaya orang mau pakai gas,” kata dia.

Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Sofyan Djalil mengatakan, salah satu upaya jangka panjang yang disiapkan pemerintah menyusul kebijakan energi baru adalah konversi BBM ke BBG.

“Termasuk memanfaatkan gas. Ini ide yang lama tapi dalam implementasinya ternyata jalannya terlalu lambat,” aku Sofyan.

Dia bilang, Menko telah meminta kementerian terkait program tersebut untuk melakukan ujicoba. Jika sudah teruji, sambung dia, maka program tersebut bisa diaplikasi ke berbagai kota lainnya.(Estu Suryowati)