TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Salah satu masalah yang kerap didengungkan dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah perizinan. Hal itu membuat geram Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dengan tegas menyampaikan fokus utama rezimnya adalah pembangunan infrastruktur.

"Perizinan yang sangat lambat, masa izin power plant sampai enam tahun? Ini yang mau kita ubrak-abrik harus rampung. Ini hanya masalah niat. Izin itu apa sih? Selembar kertas. Masa (mengurus perizinan sampai) bulanan saja tidak boleh, ini tahunan," ujar Presiden Joko Widodo sambil menepuk dahinya saat makan malam yang digelar Bank Indonesia, Kamis (20/11/2014).

Ia menyebutkan, membenahi masalah perizinan bukan tujuan akhir. Pekerjaan ini baru langkah pertama dari pekerjaan lebih besar, yaitu pembangunan fasilitas umum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan hajat hidup banyak orang.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga mengungkapkan pentingnya pembangunan beberapa infrastruktur penting. Pembangunan alternatif penghubung antarpulau, pabrik, serta pembangkit listrik merupakan beberapa prioritas yang harus segera dibangun.

Sayangnya, penyediaan infrastruktur pun terbentur masalah lain. Selain masalah perizinan dari instansi terkait, ada pula masalah pembebasan lahan. Presiden menuturkan, pembangunan jalan tol, pelabuhan, dan kawasan industri, semuanya terbentur masalah ini.

Pembebasan lahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu, investasi asing jangka panjang merupakan salah satu alternatif yang menguntungkan. Namun, ada anggapan bahwa investor asing akan "membawa lari" hasil investasinya.

Hal tersebut ditampik oleh Presiden Joko Widodo. Menurut dia, tidak mungkin investor pergi membawa lari jalan tol, pabrik, dan pelabuhan. Ia membandingkan dengan Tiongkok yang tidak alergi dengan investasi asing. Negeri Tirai Bambu ini membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya bagi pembangunan infrastruktur.

Menurut Jokowi, ia sempat bertanya kepada Wakil Ketua Partai Komunis China mengenai pembukaan investasi asing tersebut. "Kenapa Tiongkok berani membuka lebar investasi. (Menurut Wakil Ketua Partai Komunis China) Kita buka siapa pun boleh masuk. Dia buat jalan, buat pelabuhan, masa dia angkut. Dalam 10 sampai 20 tahun pasti akan kembali ke kita. Tidak mungkin dia buat pabrik, pabriknya dibawa. Ini, saya kira, pekerjaan kita bersama. Mari kita bekerja untuk negara yang kita cintai," ucap Jokowi.(Tabita Diela)