TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Sucofindo (Persero) siap menjadi lembaga independen sebagai penyelia untuk program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) yang tengah digulirkan pemerintah.

Heru Riza, Direktur Komersial I Sucofindo, mengatakan pemerintah wajib menggulirkan program konversi BBM ke gas demi menghemat belanja negara. Untuk mendukung program konversi BBM ke BBG, Sucofindo menawarkan tiga poin jika memang ditunjuk sebagai penyelia program tersebut. Tiga poin tersebut yaitu assessment, audit dan sertifikasi.

"Soal assessment, Sucofindo bakal melakukan ujicoba apakah hal tersebut sudah sesuai dengan standar yang diterapkan, atau apakah kemanannya sudah terjamin atau belum terkait program tersebut," katanya, kemarin.

Sementara itu soal audit, sebagai lembaga penyelia, Sucofindo akan ikut melakukan pengecekan terkait pemeliharaan bengkel, pengawasan dan pemasangan konverter kit. "Kalau terkait sertifikasi, pastinya Sucofindo akan ikut melakukan sertifikasi bengkel, sertifikasi produk tabung, dan kepastian keamanan fueling station."

Heru mengatakan, sebenarnya program konversi BBM ke BBG ini juga sudah mulai diseriusi oleh sejumlah Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) Tanah Air. Sebab, ternyata sudah ada lima ATPM yang mengunjungi Sucofindo untuk melakukan cek lab terkait program konversi BBM ke BBG. Namun, Heru enggan menyebutkan lima ATPM yang dimaksud.

"Buat ke luar negeri untuk nge-tes lab terkait konversi BBM dan BBG. Di Sucofindo lebih murah kok," katanya.

Seperti diketahui, dua tahun lalu Sucofindo rela menciptakan prototipe kendaraan berbahan bakar gas untuk uji coba, baik mobil atau sepeda motor. Produk pertama yang digunakan untuk proyek percontohan adalah Toyota Avanza yang dibekali alat konversi "Lovato" diimpor dari Italia.

Kemenperin Dukung

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG), sebagai upaya melepas ketergantungan industri otomotif nasional terhadap BBM yang setiap tahunnya selalu membebani keuangan negara.

Meski demikian, Kemenperin memastikan tidak lagi menggulirkan program pembagian konverter kit secara gratis kepada masyarakat umum, namun mengalihkan alokasi dana tersebut untuk mendukung pembangunan infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) yang hingga kini jumlahnya masih sangat minim.

"Ke depan arahnya memang harus pakai gas karena tidak mungkin lagi mengandalkan BBM. Setelah kita evaluasi, program pembagian konverter kit secara gratis kepada masyarakat umum tidak efektif, karenanya kita mendorong agar pihak prinsipal lah yang memulai memproduksi kendaraan berbahan bakar gas, sementara alokasi program pembagian konverter kit kita alihkan ke Kementerian ESDM untuk mendukung pembanguan SPBG," kata Direktur Industri Alat Transportasi Darat Kemenperin, Soerjono dalam Workshop Forum Wartawan Industri, di Ciawi, Bogor, akhir pekan kemarin.

Diakui Soerjono, untuk mendukung program konversi BBM ke BBG dibutuhkan komitmen dari semua pihak mulai dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) sebagai prinsipal maupun Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai penyedia infrastrukturnya.

Gaikindo sendiri mengaku siap melaksanakan program konversi BBM ke BBG dalam kurun waktu dua tahun ke depan, jika pemerintah mau memberikan insentif seperti halnya insentif yang diberikan saat meluncurkan program low cost and green car (LCGC).

"Kalau tanpa adanya insentif maka harga jual mobil berbahan bakar gas tentunya masih lebih mahal ketimbang mobil berbahan bakar minyak. Ini akan sulit merangsang masyarakat untuk beralih ke BBG. Selain itu dibutuhkan juga dukungan infrastrukturnya, karena kalau SPBG-nya baru tersedia di Jakarta saja, juga sulit bagi kami untuk memasarkan produknya," tukas Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, Noegardjito.

Menanggapi hal tersebut, Vice President Corporate Communication PGN, Ridha Ababil menyatakan, PGN siap memenuhi tantangan dari pihak Gaikindo untuk memenuhi pembangunan SPBG dalam kurun waktu dua tahun ke depan, asalkan ada jaminan dari pemerintah terkait keberlangsungan serta percepatan dari program konversi tersebut. ""PGN inginnya ada jaminan infrastruktur, pasokan bagaimana, konsumennya bagaimana. Jadi harus ada penegasan dari pemerintah terkait keberlangsungan serta percepatan program konversi BBM ke BBG. Kalau sudah ada kepastiannya, jangankan dua tahun, satu tahun ke depan kita juga siap melaksanakannya," tegas Ridha.

Diakuinya, salah satu kendala yang dihadapi PGN dalam membangun SPBG adalah persoalan lahan. Dari rencana membangun 16 SPBG pada 2014, PGN baru berhasil membangun tujuh unit pengisian gas.''Mobile Refueling Unit (MRU) empat unit dan SPBG tiga unit. Kendalanya ada dipersoalan lahan, selama ini kita kesulitan untuk mendapatkan lahan. Dari 3 SPBG yang sudah berdiri semuanya didirikan dilahan milik PGN," tandasnya.