TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyarankan Direktur Utama Telkom berasal dari dalam perusahaan atau lingkungan Telkom sendiri.

Artinya dia harus sosok yang memiliki rekam jejak karier dari Telkom. Dia sudah memahami seluk-beluk Telkom, baik hal yang sudah dilakukan maupun rencana yang akan dilakukan.

Komisioner BRTI, Riant Nugroho, mengatakan yang bersangkutan harus memiliki pengalaman sebagai CEO di lingkungan Telkom maupun anak perusahaannya. "Pertimbangan ini merupakan syarat penting, karena sebagai perusahaan besar, maka kematangan pengalaman harus dimiliki," katanya, Selasa (17/12/2014).

Disebutkan, calon itu tidak boleh memiliki kepentingan atau afiliasi dengan kepentingan kelompok atau politik tertentu. “Kalau memang ada sponsor yang mengusulkan calon, silakan saja, tapi syarat ideal dalam mengusung calon harus berdasarkan syarat tersebut,” tuturnya.

Riant tak menampik fakta, tidak sedikit calon direksi yang disponsori kelompok atau pentingan justru bertendensi akan melakukan aksi balas budi. “Ini yang kita tidak harapkan. Dia harus independen, dan hanya karena pertimbangan profesionalitas saja, dia (calon direksi) dapat diberi amanah,” ungkapnya.

Dirut penganti Arief Yahya itu harus memiliki totalitas dalam bekerja. Dia harus memiliki visi dalam mengembangkan Telkom. “Jadi harus mampu menguasai tiga hal utama bisnis Telkom, yakni jaringan, aplikasi, dan sebagai perusahaan yang memberi jasa solusi,” ucapnya.

Riant mengingatkan, meski tidak secara tertulis, namun menjadi hal lumrah bila setiap BUMN yang sudah memiliki omzet hingga triliunan rupiah, pemerintah dan Presiden Jokowi memiliki andil dalam memutuskan calon pemimpin perusahaan pelat merah tersebut. “Mungkin tidak memilih, namun apapun sinyal yang disampaikan presiden menjadi titik akhir,” ujarnya.