Pemerintah Diminta Tak Buru-buru Hapus Premium

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Kurtubi, meminta, pemerintah diminta tidak terburu-buru menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium.

"Kalau tujuannya untuk hilangkan mafia kita dukung. Memang mestinya ke depan BBM kita ke arah yang lebih bagus, berkualitas dan ramah lingkungan. Tapi, penghapusan premium tidak boleh dipaksakan dalam waktu singkat," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/12/2014).

Menurut politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut, penghapusan premium akan memerlukan waktu untuk pengkajian secara menyeluruh, sehingga tidak kembali menciptakan mafia baru. "Tidak bisa ujug-ujug diubah ke pertamax. Butuh waktu agar kita tidak terjebak lagi dalam mafia pertamax," ucapnya.

Kurtubi juga mendorong pemerintah untuk membangun kilang minyak agar bisa swasembada BBM.

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi telah memberikan rekomendasi terkait formula harga BBM bersubsidi tanpa skema ron 88, seperti saat ini, dan digantikan Ron 92 atau dikenal dengan sebutan pertamax dari Pertamina.