TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat Transparansi Anggaran, Uchok Sky Khadafi menilai wacana menaikkan Tarif Dasar Listri di tahun 2015 oleh Pemerintah merupakan pil pahit yang harus ditelan masyarakat.

Meski alasan pemerintah menaikkan TDL itu tergantung pada harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang terus mengalami depresiasi terhadap dollar.

Menurut Uchok, alasan itu dari era ke era pemerintahan selalu diprogandakan agar masyarakat yakin dan akhirnya menerima kenaikan TDL.

"Padahal kenaikan TDL sama dengan pengurangan subsidi listrik, dan rakyat harus membayar lebih mahal kepada TDL. Kenaikan TDL bukan hanya tergantung pada  harga minyak dunia, dan nilai tukar rupiah yg mengalami depresiasi terhadap  dollar. Tapi yang lebih 'hancurkan' manajemen  PLN, dan sangat membebani pundak rakyat  adalah PLN harus membayar utang," kata Uchok dalam keterangannya diterima Tribun, Selasa (30/12/2014).

Misalnya saja, ungkap Uchok, bunga utang PLN yang harus dibayar pada tahun 2013, sebesar Rp 28,6 Triliun  dan tahun 2012 sebesar Rp 28,6 Triliun.

Sedangakan utang PLN jangka panjang, kata Uchok diperkirakan sebesar Rp 374,3 Triliun.  Angka itu berasal dari dari penerusan Pinjaman sebesar Rp 29,4 Triliun, utang kepada pemerintah sebesar Rp 8,7 Triliun, utang sewa pembiayaan sebesar Rp 129,7 Triliun, utang bank dan surat utang jangka menengah sebesar Rp 66,4 Trilun, utang obligasi sebesar Rp, 81 Triliun dan lainnya.

"Ditambah lagi adanya hasil audit BPK yang tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan semester 1 tahun 2014, yang menemukan kebocoran anggaran yang akan potensi kepada kerugian negara sebesar Rp 587 miliar dan 1,2 Juta Dollar AS