Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun Bisnis

Soal BBM RON 88, Pemerintah Seperti Menjebak Masyarakat

Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi hanya Solar dan minyak tanah

Penulis: Adiatmaputra Fajar Pratama
Editor: Sanusi
zoom-in Soal BBM RON 88, Pemerintah Seperti Menjebak Masyarakat
KOMPAS/IWAN SETIYAWAN
Tim reformasi tata kelola migas yang dipimpin Faisal Basri memaparkan hasil kerja mereka di hadapan wartawan di Kantor kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral di Jakarta, Minggu (21/12/2014). Tim merekomendasikan pemerintah menghentikan impor bahan bakar minyak ron 88 (premium) dan diganti bbm ron 92. Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara pemakai bbm ron 88 yang ketersediaannya sangat minim sehingga rawan manipulasi. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang disubsidi hanya Solar dan minyak tanah. Sedangkan BBM jenis RON 88 tidak lagi disubsidi pemerintah.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, menilai pemerintah seperti memberikan jebakan kepada masyarakat. Pasalnya jika harga minyak dunia naik, masyarakat tidak akan diuntungkan karena tidak mendapat subsidi, dan harga jual BBM Ron 88 akan semakin mahal.

"Kebijakan penghapusan subsidi pada BBM RON 88 seperti 'jebakan Batman' yang akan merupakan perangkap bagi masyarakat ketika harga minyak dunia naik," ujar Sofyano, Jumat (2/1/2015).

Menurut Sofyano, dari sisi pemerintah ini sangat menguntungkan. Pasalnya beban subsidi BBM akan menjadi minim untuk selamanya.
Selain itu Sofyano menilai penetapan Solar sebagai salah satu jenis BBM yang disubsidi tidak efektif. Pasalnya akan ada banyak masyarakat yang iri terhadap subsidi yang diberikan kendaraan umum.

"Pada dasarnya ini tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat," ungkap Sofyano.

Angkutan umum seperti angkutan pedesaan, menurut Sofyano memang dipergunakan oleh masyarakat kecil. Namun keberadaan mereka tidak diperhitungkan oleh pemerintah. "Ini berpotensi menimbulkan protes dan menjadi bahan polemik," papar Sofyano.

BERITA REKOMENDASI
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas