TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR-RI Kardaya Warnika menengarai pemerintah akan merugi jika PT Pertamina (Persero) menaikkan harga jual Elpiji 12 kilogram (kg). Pasalnya, kata dia, kenaikan harga gas Elpiji 12 kg akan membuat migrasi dan memunculkan pengoplosan.

Dia bilang, hal itu terjadi lantaran tidak ada aturan untuk tidak mengonsumsi gas 3 kg. Sebenarnya distribusi tertutup gas 3 kg, imbuh Kardaya, bisa menjadi salah satu alternatif solusi.

"Kalau gas 12 kg naik Pertamina untung. Tapi dengan adanya migrasi ke 3 kg, pemerintah (jadi) rugi karena (pemerintah) harus menambah subsidi. Artinya kenaikan 12 kg itu hanya keributannya saja, keuntungannya bagi negara tidak ada," ungkap Kardaya dalam sebuah diskusi, Minggu (8/3/2015).

Menurut Kardaya, kebijakan harga (pricing policy) untuk gas ini harus ditata kembali. Pemerintah sambung dia, harus memikirkan kembali pricing policy yang tidak sesuai kaidah dasar. Dia melihat, prinsip dasar mengenai kebijakan energi saat ini zig-zag.

"Hari ini ke kiri, besok ke kana. Padahal energi ini hajat hidup orang banyak," ucap Kardaya.

Terkait kelangkaan gas 3 kg, dia melihat hal tersebut disebabkan pricing policy menyalahi prinsip dasar. Logikanya, tutur Kardaya, seharusnya dengan barang yang sama yakni dari Liquid Petroleum Gas (LPG) seharusnya harga dasar per kilogram tabung 3 kg dan 12 kg, sama.

"Saat ini kenapa di tabung 3 kg harganya Rp 4.250 per kg, sedangkan di 12 kg harganya Rp 11.500 per kg, hampir tiga kali lipat. Akibatnya, begitu harga Elpiji tabung 12 kg dinaikkan, jelas (konsumen) lari ke tabung 3 kg, diinjeksikan ke tabung 12 kg," pungkas Kardaya.(Estu Suryowati)