TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pemerintah tetap berkomitmen melindungi kepentingan nasional dalam kegiatan investasi.

Perlindungan tersebut diwujudkan dalam penggunaan komponen lokal melalui dikedepankannya BUMN sebagai pelaksana proyek pemerintah bidang infrastruktur.

"Investasi asing masih dibutuhkan untuk membangun proyek infrastruktur karena anggaran yang dibutuhkan sangat besar," ujar Franky, Jumat (27/3/2015).

Franky menegaskan penanaman modal asing merupakan pelengkap pembiayaan pembangunan. Proyek infrastruktur 5 tahun ke depan membutuhkan dana Rp 4500 Triliun. Franky pun mengaku Pemerintah tidak mampu membiayai sendiri.

"Masih membutuhkan pembiayaan asing untuk pelaksanaannya. Tapi komponen lokal dan keterlibatan BUMN tetap dikedepankan," kata Franky.

Franky menambahkan dalam kunjungan Presiden Jokowi ke China, pemerintah
menawarkan investasi di bidang infrastruktur, pengembangan kawasan industri, dan industri maritim.

Menurutnya investasi China di sektor infrastruktur ke depan akan cukup dominan. Namun dia menjamin pemerintah akan mendorong pengutamaan komponen lokal dan dikedepankannya BUMN dalam proyek infrastruktur tersebut.

"Dalam proyek jalur kereta api (railway) di mana Presiden Jokowi sempat meninjau proyek serupa di China, ada bagian komponen yang diproduksi BUMN dalam hal ini PT INKA, "ujar Franky.

Franky lebih jauh menyatakan perlindungan kepentingan nasional dalam investasi noninfrastruktur diwujudkan melalui investasi untuk peningkatan ekspor, sekaligus mengurangi impor, dan peningkatan penggunaan komponen lokal di semua sektor investasi.

Franky juga menjelaskan komitmen pemerintah untuk mendukung konsep Asia Infrastructure Bank yang diinisiasi China. Menurut Franky hal tersebut sesuai visi misi Presiden Jokowi di mana salah satu fokus pembangunan lima tahun ke depan adalah sektor infrastruktur.