TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Daerah/Bulog, Natsir Mansyur, mengatakan sebaiknya pengumuman harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), dan bukan pemerintah.

Pasalnya, jika yang mengumumkan kenaikan BBM itu pemerintah, biasanya rakyat kecewa dengan kebijakan yang terkesan tidak membela kepentingan orang kecil, apalagi jika kebijakan tersebut dilakukan secara tiba-tiba.

"Rakyat tidak siap dengan naik turunnya harga BBM. Nah di negara-negara lain, jika BBM naik, tidak perlu pengumuman dari pemerintah, cukup perusahaan minyaknya saja yang bikin harga barunya," ujar Natsir kepada wartawan di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (29/3/2015) sore.

Menurut Natsir, Pemerintah Jokowi-JK seharusnya bisa mencontoh apa yang selama ini dilakukan Pemerintah Thailand. Di Thailand, kenaikan harga BBM cukup ditulis dengan spidol di SPBU sebagai tanda BBM naik sekian per liter.

"Rata-rata rakyat Thailand mau menerima. Kemungkinan karena fundamental ekonominya sudah kuat. Tingkat kesejahteraannya bagus," katanya.

Menurut Natsir, Indonesia bisa saja meniru sepeti itu namun tak semudah membalikkan telapak tangan. Menurutnya, agar itu bisa terwujud harus pula diikuti dengan terpenuhinya kesejahteraan rakyat. "Kalau kita (Indonesia) tingkat kesenjangan kemiskinan ini masih sangat besar, maka begitu BBM naik sedikit rakyat marah," jelasnya.

Natsir melanjutkan, sejak awal, Kadin sudah menyampaikan kepada pemerintah tentang mendukung kebijakan pemerintah menaikkan BBM. Asalkan masih pada harga skala keekonomian.

Ia menuturkan, subsidi yang dialihkan pemerintah harus benar-benar dimanfaatkan untuk infrastruktur, kesehatan dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah juga diharapkan terus menggalakkan program konvensi BBM ke bahan bakar gas (BBG) secepatnya. "Menggunakan gas supaya lebih ekonomis," ujarnya.