TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, meminta PT Pertamina (Persero) bukan sebagai pengelola tunggal Blok Mahakam. Pemerintah pusat juga diminta merestui Total E&P Indonesie ikut bekerjasama dengan Pertamina dalam mengelola Mahakam.

Hal tersebut diungkapkan Awang karena ketakutannya terhadap produksi minyak dan gas (migas) di wilayah kerja tersebut akan mengalami penurunan, pasca diambil alih oleh Pertamina secara 100 persen.

"Kita minta Total tetap dilibatkan, saya khawatir produksi Migas turun nanti. Kalau turun, yang rugi bukan Kaltim saja, tetapi seluruh Indonesia mengalami rugi," kata Awang dalam seminar Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia, Jakarta, Senin (13/4/2015).

Penurunan produksi migas, kata Awang, dapat terjadi jika Pertamina tidak memiliki teknologi yang memadai untuk produksi migas di Blok Mahakam, seperti yang dimiliki Total dalam menggali Sumber Daya Alam (SDA) di wilayah kerja tersebut selama berpuluh-puluh tahun.

Walau dirinya berkeinginan ada kerjasama dengan Total, tetapi Awang tetap mendukung pemegang mayoritas saham di Blok Mahakam adalah Pertamina guna menciptakan kemandirian energi. "Operatornya tetap Pertamina, saya setuju. Tapi kan dari teknologi kita ini masih tergantung dari asing," ucap Awang.

Sementara itu, terkait mekanisme kerjasamanya nanti‎nya. Awang mengusulkan bahwa Total ke depan memiliki saham di Blok Mahakam tidak lebih dari 30 persen. Selain itu, Pemprov Kaltim akan menuntut mendapatkan jatah saham.

"Kaltim minta 19 persen, Pertamina 51 Persen, Total bisa maksimal 30 persen," ucapnya.