TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana memberikan program subsidi langsung terhadap pengguna gas Elpiji ukuran 3 kilogram (kg). Dalam pelaksanaannya, distribusi bantuan dimasukkan ke dalam Program Kartu Indonesia Sejahtera.

Pengamat energi Sofyano Zakaria menilai, pemberian subsidi langsung Elpiji 3 kg tidak efektif. Pasalnya pemerintah memberi subsidi langsung kepada masyarakat tapi tidak menjamin besaran harga Elpiji 3 kg yang berlaku sama di seluruh Indonesia.

"Pada dasarnya hanya akan dinilai publik sebagai cara mengalihkan beban pemerintah ke rakyat saja," ujar Sofyano di Jakarta, Rabu (15/4/2015).

Subsidi langsung menurut Sofyano akan bermakna besar bagi rakyat kecil jika membeli Elpiji 3 kg tidak lagi harus dari uang rakyat. Hal yang ditakuti jika harga Elpiji 3 kg lebih mahal, dengan begitu subsidi tidak akan tepat sasaran.

"Karena harga jual Elpiji 3 kg ternyata melebihi dari harga yang ditetapkan pemerintah," ungkap Sofyano.

Persoalan yang paling mendasar bagi Sofyano adalah ketersediaan atau pasokan elpiji dan harga beli yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah. Dalam hal ini HET yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), maupun HET yang ditetapkan oleh bupati atau wali kota belum disamakan.

"Sementara bagi pemerintah permasalahan Elpiji, nyaris selalu dilihat dari sudut beban. Subsidi yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang memberatkan beban anggaran pemerintah," kata Sofyano.