TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kelistrikan Okky Setiawan mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan upaya penyelamatan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sejak dini. Terutama terkait pelaksanaan proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).

"Proyek kelistrikan 35 ribu MW itu bukan main-main. Sebelumnya saja 10 ribu MW terseok-seok," kata Okky, Kamis (23/4/2015).

Menurut Okky, itu merupakan proyek yang cukup besar dan berat bagi PLN. Pemerintah harus mendukung PLN dengan cara memberikan jaminan penuh, terutama dari sisi finansal, mengingat proyek ini membutuhkan dana triliunan rupiah.

"Pihak swasta pun kalau tidak ada jaminan dari pemerintah pun tidak akan mau investasi. Jaminan bagi investor antara lain kepastian hukum dan politik," katanya.

Selama tidak ada kepastian dan jaminan dari pemerintah, Okky pesimistis proyek ini bisa terealisasi. Padahal, Indonesia dalam dua tahun mendatang menghadapi defisit ketenagalistrikan.

Dia mengakui bahwa telah ada komitmen dari pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, untuk merealisasikan proyek tersebut. Namun, kata dia, kondisi eksternal tidak mendukung karena nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar AS. Pasalnya, sebagian besar biaya produksi PLN dalam dolar AS, sementara harga jual listrik PLN ke masyarakat dalam bentuk rupiah.

"Ini akan menjadi beban yang cukup berat bagi PLN. Karenanya upaya penyelamatan dan antisipasi harus disiapkan sejak dini," katanya.

Dengan biaya produksi yang dikonversi terhadap rupiah dengan nilai tinggi, pada akhirnya hanya akan menaikkan tarif listrik ke masyarakat.

Okky juga mengingatkan, seorang pucuk pimpinan di PLN haruslah memahami dan menguasai empat sektor di bidang kelistrikan, yakni mulai dari pembangkit, penyalur, distribusi, dan keuangan. "Semua sektor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi, semua harus dikuasai," kata Okky.

Seperti diketahui, PLN ditunjuk menjadi pemegang proyek pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 35 ribu MW untuk periode 2015 hingga 2019.