BTN Minta Pengembang Serius Bangun Rumah Rakyat
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta pengembang serius menjalankan program pembangunan satu juta rumah.
Penulis:
Sanusi
Editor:
Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) meminta pengembang serius menjalankan program pembangunan satu juta rumah.
Pasalnya, program ini adalah program nasional yang telah diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini belum terlihat gerakan yang masif dari pengembang untuk mengimplementasikan program tersebut.
Hal ini disampaikan oleh Maryono, Direktur Utama Bank BTN dalam acara gathering bersama BPJS dan pengembang se-Jabodetabek dalam rangka akselerasi program satu juta rumah di Jakarta, Kamis (21/5/2015).
"Dana sudah ada, tetapi pasokan rumahnya belum ada, bagaimana kami mau memberikan KPR kalau belum ada rumah yang dibiayai. Kami meminta keseriusan pengembang untuk menjalankan program pro rakyat ini," tegas Maryono.
Maryono mengakui memang banyak kendala dalam membangun perumahan tetapi bukan berarti pengembang tidak bisa membangun rumah. Yang terpenting, perlu ada kesungguhan dari pengembang untuk mulai melakukan pembangunan.
"Pokoknya bangun saja dulu, masalah kendala nanti dicarikan solusinya. Ini program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyat yang harus didukung," jelasnya.
Adanya kendala di lapangan dalam membangun rumah diakui oleh Sekjen Real Estate Indonesia (REI) Hari Raharta.
Ia mengatakan pengembang sangat komit untuk menjalankan program pembangunan satu juta rumah, namun masih banyak kendala yang dihadapi.
Dia mencontohkan masalah perijinan yang masih berbelit-belit terutama di daerah. Ia mengharapkan ada himbauan dari pemerintah pusat kepada pemda untuk menyukseskan program ini dengan diberikannya kemudahan dalam perizinan dan tidak sebaliknya," paparnya.
Menurut Hari, saat ini pihaknya sedang meminta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan dalam rangka implementasi program satu juta rumah seperti kemudahan perizinan, penghapusan pajak PPN dan juga penyediaan lahan di daerah.
"Kalau ini tidak dibantu akan menghambat program yang sangat dibutuhkan oleh rakyat ini. Pemda seharusnya responsif dengan program ini," jelas Hari.
Sementara itu, Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang mengajukan revisi mengenai aturan investasi agar bisa menempatkan dana lebih banyak lagi ke Bank BTN dalam rangka implementasi program satu juta rumah. Saat ini maksimal penempatan dana di Bank BTN baru bisa mencapai Rp 10 triliun.
"Dana investasi untuk properti kami siapkan sekitar Rp20 triliun. Tapi ini tidak semuanya bisa dialokasikan ke Bank BTN guna mendukung program satu juta rumah karena ada aturan yang membatasi," paparnya.
Menurut Jeffry, selain menyediakan dana, BPJS Ketenagakerjaan juga membantu program satu juta rumah dengan menyediakan lahan dan juga konsumennya.